Kepada DPR RI, Sani Mengadu Penyusutan DBH Kepri

335
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri HM Sani mengadu kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkunjung ke Tanjungpinang, Rabu (2/3) kemarin. foto:humas pemprov
Gubernur Kepri HM Sani mengadu kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkunjung ke Tanjungpinang, Rabu (2/3) kemarin. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sani sudah pasang kuda-kuda sejak jauh-jauh hari. Pasalnya, dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang diterima Kepri tahun ini menyusut hingga 94 persen adalah kenyataan yang tidak bisa diterima begitu saja. Sebab itu, pada kunjungan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI ke Tanjungpinang, Rabu (2/3) kemarin, Sani lantang mengadu angka DBH yang memberatkan anggaran daerah tahun ini.

“Kami di awal tahun memperkirakan DBH yang diterima sebesar Rp 400 miliar lebih. Tapi, rupanya yang turun hanya Rp 12 miliar. Ini kan jauh sekali,” kata Sani, kepada sejumlah anggota Banggar DPR RI yang dijamu di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Penyusutan besar-besaran DBH tahun 2016 ini, kata Sani, sangat memberatkan. Karena itu, sejumlah alokasi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepri sudah diminta pintar-pintar menyiasati defisit ini. Konon, rasionalisasi di tiap-tiap SKPD mencapai 20 persen.

Hanya beberapa SKPD prioritas yang, kata Sani, tidak boleh melakukan pemotongan. “Kecuali Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, anggarannya tidak kami potong. Tapi sebenarnya itu pun tetap masih defisit,” beber gubernur 73 tahun ini.

Sani menambahkan, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah usang. Pasalnya, undang-undang ini sudah berusia 12 tahun dan tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembagian persentase bagi hasil pajak dan sumber daya alam antara pusat dan daerah.

Sementara dalam penghitungan dana alokasi umum dan khusus, Sani meminta agar bagian untuk Provinsi Kepri kiranya pemerintah pusat dapat memperhatikan karakteristik wilayah Kepri. Bukan semata-mata geografisnya yang kepulauan, tapi juga berbatasan langsung dengan negara tetangga dan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami hanya menginginkan agar karakteristik Kepri ini didukung kebijakan pemerintah dengan menaikkan porsi besaran DAU dan DAK. Dan yang terpenting, penyaluran dana transfer pusat ke daerah tidak mengalami keterlambatan penyaluran DBH. Karena keterlambatan atau tunda salur dapat mempengaruhi likuiditas keuangan daerah dalam APBD,” kata Sani. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar