Pansus Non-Perda Temui Gubernur, Bahas Peralihan Status Batam

562
Pesona Indonesia
Panitia Khusus (Pansus) non-Perda Provinsi Kepri yang bertugas membahas kawasan ekonomi Batam, menemui Gubernur Provinsi Kepri, Muhammad Sani, Rabu (2/3) kemarin.
Panitia Khusus (Pansus) non-Perda Provinsi Kepri yang bertugas membahas kawasan ekonomi Batam, menemui Gubernur Provinsi Kepri, Muhammad Sani, Rabu (2/3) kemarin.

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) non-Perda yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri untuk membahas kawasan ekonomi Batam, sudah menemui Gubernur Provinsi Kepri, Muhammad Sani, Rabu (2/3) kemarin, di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Pertemuan Pansus pimpinan Taba Iskandar dengan kepala daerah ini adalah bentuk koordinasi untuk menemukan rekomendasi berupa masukan yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat yang telah membentuk tim transisi peralihan status Kota Batam.

“Kami masih berkoordinasi biasa saja ke Pemprov Kepri. Pemberitahuan juga bakal ada aspirasi yang akan kami sampaikan nanti,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak yang turut mengikuti pertemuan tersebut.

Sementara Sani menuturkan, aspirasi yang bakal disampaikan DPRD Kepri bisa saja memberi pandangan berbeda kepada pemerintah pusat. “Aspirasi ini kan harus tetap disampaikan. Mungkin nanti ketika ada celahnya, ya kami harap DPRD Kepri bisa sampaikan aspirasi itu,” katanya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepuluan Riau sampai perlu membentuk sebuah panitia khusus (Pansus) non-perda untuk membahas peralihan status Kota Batam. Dikatakan sedemikian lantaran kerja pansus ini bukan untuk menghasilkan peraturan daerah (perda). Melainkan butir-butir rekomendasi.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak menjelaskan, pansus ini mengemban misi spesial. “Yakni untuk menggali potensi kawasan perekonomian Batam. Yang nantinya tertuang dalam rekomendasi dan diberikan kepada tim khusus yang telah dibentuk pemerintah pusat,” terang Jumaga, kemarin.

Kesepakatan pembentukan pansus ini muncul pada sidang paripurna, Senin (29/2). Kendati tidak menghasilkan perda, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi menuturkan, pansus ini tetap mesti ada. “Rekomendasinya apa saja, itu yang akan dibahas nanti oleh anggota pansusnya,” tutur Alex.

Alex menambahkan, keperluan pansus ini juga untuk memberikan pemikiran yang berbeda mengenai kawasan Batam. Sebelum akhirnya, pemerintah pusat mengambil keputusan terkait kawasan perekonomian Batam. Yang mana pada saat ini, didengungkan akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Jangan sampai niat mulia untuk Batam, malah blunder. Saya pikir, rekomendasi yang nantinya dihasilkan pansus ini bisa menjadi masukan pemikiran tersendiri,” ujar Alex. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar