Pengacara Hengky Suryawan Yakin Gugatan Praperadilan Bakal Ditolak

1024
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pengacara Hengky Suryawan, EW Papilaya yakin praperadilan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang diajukan pengacara Johannes alias Acok bakal ditolak oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Sebab menurutnya, SP3 yang telah dikeluarkan oleh Polres Bintan tersebut sudah melalui prosedur yang benar.

“Selain itu, juga telah digelar perkara di Mabes Polri. Juga telah turun tim pusat untuk mencari fakta sebelum gelar perkara digelar,” ujar Papilaya, Rabu (2/3).

Ia juga menilai, pernyataan pihak Acok yang mengatakan SP3 dari pihak kepolisian prematur tidak beralasan. “Mereka harus bisa membuktikan jika menganggap SP3 prematur,” ujarnya.

Papilaya melanjutkan, dalam gelar perkara kedua pihak hadir dan tidak ada ditemukan unsur pidana, melainkan hanya ada unsur perdata saja. Menurutnya pihak kepolisian tentu saja memiliki barang bukti yang kuat sehingga mengeluarkan SP3 dan menyatakan kasus itu tidak ada pidananya. “Tidak semudah itu juga pihak kepolisian mengeluarkan SP3,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam jual beli saham nomor 121, pasal 3 dalam nota jual beli saham, pihak kedua (Acok,red) menyatakan telah mengetahui kondisi perseroan dan telah mengetahui adanya aset perseroan berupa 39 bidang tanah seluas kurang lebih 722.000 meter persegi atau 72,2 hektare di Provinsi Kepri, tepatnya di Kabupaten Bintan.

Sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian
ini, yang mana menurut para pihak letak, keadaan fisik dan batas-batas bidang tanah
tersebut sudah diketahui oleh para pihak sehingga tidak perlu diperjelaskan dalam akta ini.

Dan pihak pihak kedua telah meneliti dan mengetahui lokasi tanah tersebut berserta surat-surat serta dokumen pendukungnya, termasuk juga mengenai surat- surat tanah tersebut, yang saat ini dalam sengketa dengan pihak lainnya (terjadi tumpang tindih), dan pihak kedua bertanggung jawab untuk menyelesaikan sendiri masalah atas bidang tanah tersebut diatas, sehinggat pihak pertama (Hengky Suryawan,red) dibebaskan dari segala tuntuntan maupun ganti rugi berupa apapun juga.

Kemudian, pihak kedua menyatakan telah menerima dengan baik dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dan bersedia menanggung segela resiko yang akan terjadi dikemudian hari. “Kalau ada yang mengatakan SP3 dari pihak kepolisian masih prematur, yang mengatakan itu harus mempertanggung jawabkan. Dan, harus membuktikan nanti di pengadilan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, lanjutnya, perlu diketahui kalau Hengky Suryawan bukan menjual tanah, melainkan hanya menjual saham. Sedangkan saham Hengky Suryawan hanya 40 persen, sisanya sebanyak 60 persen adalah milik Acok. Ia melanjutkan, Hengky hanya menerima Rp 5,7 M saja dari Acok. Sejumlah Rp1,7 M telah dipergunakan untuk membayar pajak. Sehingga ia mempertanyakan dana Rp14 M yang diklaim Acok telah disetorkan kepada Hengky sebagai pembayaran tanah. “Nyatanya hanya Rp 5,7 M saja yang diterima,” ujarnya.

Karena, sudah dalam sidang prapradilan, ia telah mengumpulkan bukti- bukti untuk persidangan nanti.”Saya minta kepada Hengky Suryawan untuk mengeluarkan fakta-fakta semuanya. Dan kami akan membuka kasus tentang Pak Acok lembar per lembar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya pengusaha Hotel Ternama di Tanjungpinang, Haryadi alias Acok, mempraperadilankan pihak kepolisian karena menghentikan penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli atas lahan 72,2 hektar yang dilakukan Hengky Suryawan selaku Direktur PT Bintan Interkarya.

Pengajuan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian tersebut didaftarkan pada (22/2) lalu dengan nomor 01/Pen.Pid.Pra/2016/Pn.Tpg. Jalannya sidang yang akan dilaksanakan pada Senin (29/2) hari ini, akan di pimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jupriyadi.

Kuasa Hukum Haryadi alias Acok, Hendie Devitra, mengatakan kliennya mengajukan praperadilan tersebut karena keberatan dan dirugikan akibat penghentian penyidikan perkara yang dilaporkan pemohon berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP -B/69/VII/2015/Kepri/Res Bintan, yang dilaporkan pada (3/8) tahun 2015 lalu.

”Kami menuntut Polisi melanjutkan penyidikan perkara yang telah di SP3 kan tersebut agar selanjutnya dilimpahkan ke JPU,”ujar Hendie, Minggu (28/2).

Dikatakan Hendie, surat ketetapan penghentian penyidikan perkara oleh pihak Kepolisian dengan alasan perbuatan tersebut bukan merupakan pidana. Sementara didalam laporan pemohon ada pihak yang dirugikan karena sudah menyerahkan uang sebesar Rp 14.440.000 yang diterima oleh tersangka Hengky Suryawan sebagai uang pembayaran harga tanah seluar 72,2 hektar yang berada di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan.

”Hal tersebutlah yang harusnya dicari kebenarannya oleh pihak kepolisian untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada hasil penyidikan,” kata Hendie. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar