Pulau Buaya yang menjadi salah satu spot labuh jangkar wisata layar di Desa Batu Belubang. Lokasi pulau ini juga telah dikuasa pengusaha tambang. foto:hasbi/batampos
Pulau Buaya yang menjadi salah satu spot labuh jangkar wisata layar di Desa Batu Belubang. Lokasi pulau ini juga telah dikuasa pengusaha tambang. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Terkait penguasaan 1.000 hektare lahan Pulau Buaya, Desa Batu Belubang, Bupati Lingga Alias Wello berjanji akan segera menelusurinya. Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan segera memanggil pejabat Camat Senayang maupun mantan Kades Batu Belubang yang diduga menjadi dalang penjualan lahan kepada salah seorang pengusaha tambang di Tanjung Pinang, Rabu (2/3).

Awe yang baru dua pekan menjabat sebagai bupati mengaku belum tahu secara pasti persoalan ini. Ia mengaku kaget dan baru mengetahui hal tersebut dari awak media. Informasi yang berhasil dikembangkan wartawan Batam Pos, persoalan kepemilikikan lahan 1.000 hektare di Pulau Buaya, Desa Batu Belubang juga dibenarkan Hasnan, kades yang baru menjabat bulan Agustus 2015 lalu. Untuk itu, Awe akan menelusuri lebih lanjut.

“Saya belum tahu soal ini. Kalau itu betul-betul ada, akan kita telusuri. Kita akan panggil Camat dan mantan kepala Desanya,” ungkap Awe kemarin.

Informasi yang dihimpun, 1.000 hektare lahan Pulau Buaya tersebut akan digunakan untuk lahan tambang granit dan batu mar-mar. Sementara itu, bagi masyarakat desa, selama ini Pulau Buaya adalah hutan penyangga dan tempat warga mencukupi kebutuhan hidup nelayan. Kayu-kayu sampan, pompong, alat tangkap, kelong, pelantar dan bangunan rumah. Selain itu, Pulau Buaya juga merupakan sumber air bersih warga.

Menanggapi hal ini, Wello mengatakan pemanfaatan lahan di Lingga harus sesuai dengan tata ruang. Begitu juga penggunaan lahan masyarakat, yang selalu ia tegaskan agar tidak dijual. Sekalipun investor masuk hak-hak dan kepentingan masyarakat adalah hal utama yang perlu menjadi dasar dibukanya lahan investasi.

“Setiap investasi harus kita pastikan tetap meilibatkan kepentingan masyarakat. Saya juga sudah tegaskan agar kades jangan coba-coba jadi makelar tanah. Harus mengacu pada tata ruang wilayah,” terang Wello.

Sementara itu, tata ruang yang disusun Pemkab Lingga peruntukan Pulau Buaya tumpang tindih. Pemkab memperuntukkan wilayah Pulau Buaya sebagai lahan investasi industri kelautan, sementara itu melalui kegiatan Coremap CTI yang telah berlangsung tahun 1999 lalu, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pulau Buaya dan perairan disekitarnya adalah wilayah inti kawasan konsevasi. Hal ini di dukung pula kegiatan wisata layar yang 6 tahun terakhir menjadikan wilayah tersebut sebagai titik labuh dan spot snorkling maupun diving. Akan sangat disayangkan jika kepemilikan 1.000 hektare lahan nanti lahan tersebut tetap dilakukan penambangan.

“Jangan sampai ada tumpang tindih. Nanti akan kita cek dan penggil pihak terkait,” tutup Awe. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar