Politik Momentum Revisi UU KPK

257
Pesona Indonesia

Pada awalnya sembilan fraksi Partai Politik di DPR mendukung revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) kecuali Partai Gerindra, (10/2). Setelah itu Partai Demokrat yang sebulumnya menyetujui revisi undang-undang KPK berbalik arah dengan menolak melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, (11/2).

Semangat yang digelorakan pelbagai kalangan tentang pemberantasan korupsi terus mengemuka keseluruh elemen masyaakat. Bahwa korupsi memang sesuatu yang harus diberantas di republik ini. Dilain hal, pada kondisi perjuangan dukungan terhadap KPK partai politik tentu memiliki peran penting menyatakan sikapnya—posisi kadernya sebagai anggota DPR—memiliki peran kunci apakah menolak atau mendukung revisi Undang Undang No. 30 Tahun 2002?.

Jika kita percayakan komitmen pemberantasan korupsi ini terhadap Partai Politik tentu bukanlah hal yang mudah. Partai politik yang menyatakan sikap menolak atau mendukung revisi undang-undang—sikap tersebut juga bermuatan politis. Pertama, Partai politik menyatakan dukungan terhadap KPK dengan alasan bisa mendapatkan simpati publik—terutama elektoralnya dikalangan kelas menengah kritis. Kedua, partai politik yang bersikap mendua terhadap pemberantasan korupsi merupakan perwujudkan Partai Politik untuk menyelamakan kader-kadernya dari KPK. Dalam artian lain, bentuk pembalasan partai politik terhadap KPK yang telah banyak menjerat kader-kadernya dalam kasus korupsi.

Jika saja kita posisikan delapan fraksi mendukung revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Berarti sikap yang telah diambil oleh delapan fraksi tersebut sudah jelas sebagai bentuk sikap politik memandang KPK. Apakah sikap delapan fraksi partai politik ini merupakan usaha untuk mewujudkan pemerantasan korupsi yang lebih baik lagi, atau hanya langkah untuk menguntungkan partai dan kadernya.

Sedangkan Gerindra dan Demokrat saya memiliki analisis sendiri terhadap sikap politik yang diambil partai ini. Gerindra, jika memang menolak revisi undang-undang tentang KPK bentuk ketulusannya terhadap pemerantasan korupsi—hal ini pantas mendapatkan apresiasi dari publik atas sikap ini. Tetapi, jika langkah merupakan bagian pendulangan keuntungan Gerindra sebagai oposisi untuk mengambil hati publik—pilihan politik ini cukup menyesatkan. Sebagai oposisi Gerindra memilih menjadi bagian yang bersebrangan dengan pemerintah—Partai-Partai Pendukung Pemerintah (P4)—umumnya menunjukkan dukunganya terhadap revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan mengambil jalur berbeda Gerindra sedang menjaga kualitas oposisi yang telah dan pernah dilakukan PDI-P pada masa kepemimpinan Presiden Yudhoyono—Kabinet Indonesia Bersatu Jilid satu dan dua. PDI-P melakukan oposisi yang berkepanjangan terhadap pemerintah sebagai bentuk antitesis pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Artinya, persoalan KPK secara moral bisa membantu dukungan terhadap KPK, tetapi secara politis ketulsan itu pun dipertanyakan.

Sama hal sikap politik yang diambil Partai Demokrat yang awalnya mendukung revisi undang-undang KPK setelah itu berubah menjadi menolaknya. Sikap mendua Demokrat bisa kita refleksikan kembali pada saat Presiden Yudhoyono mengeluarkan Perpu Pllkada yang menjadi polemik pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau langsung beberapa waktu lalu. Sikap yang diambil Partai Demokrat yang berubah haluan dari mendukung menjadi menolak secara politik maknanya akan melebar kemana-mana. Posisi Partai Demokrat yang tak diperhitungkan di Kabinet Kerja Jokowi –JK. Pilihan lain yang bisa diambil Partai Demokrat yakni dengan oposisi setengah hati. Bergabung dengan Gerindra sebagai oposisi penuh tidak mungkin dan masuk kepemerintahan posisi tawar Demokrat tidak terlalu kuat.

Makanya, persaingan Partai Demokrat untuk mendapatkan hati elektoral dengan sikap politik akan beradu posisi dengan Partai Gerindra. Sehingga, kesalahan-kesalahan pemerintahan Jokowi-JK akan menguntungan oposisi. Seperti saya ungkapkan sebelumnya, seperti langkah yang dilakukan PDI-P selama sepuluh tahun. Tahun 2019 akan menjadi masa uji coba kekuatan opsisi penuh Partai Gerindra dan oposisi setengah hati Partai Demokrat.

Jika merujuk teori Struktuasi-Agensi Piere Bourideu—habitus, modal dan arena. Partai Gerindra dan Demokrat sedang membangun habitus terhadap publik dengan sikap politiknya yan pro publik—misalnya saat ini penolakan revisi undang-undang KPK. Habitus yang dimainkan dua partai ini menjadi modal simbolik, kultural dan sosial untuk bertarung di arena politk tahun 2019. Dengan perputaran produksi dan reproduksi nilai-nilai yang saling berhubungan dalam lingkaran habitus, modal dan arena. Sebagai oposisi, Partai Gerindra dan Demokrat menjual konsistensinya terhadap pemberantasan korupsi.

Jadi, tidak aneh jika perjuangan tentang keberadaan undang-undang tentang KPK terus berada di ranah simalakama. Ramainya dukungan revisi dari parlemen dan penolakan dari publik serta partai yang mencuri momentum dari kejadian ini menyebabkan persolan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus berjauhan. Makanya, sangat tepat kata-kata Alexis de Tocqueville, sejarawan dan pemikir politik Prancis, ada banyak manusia yang punya prinsip di partai-partai politik di sebuah negara, tapi tidak ada partai yang punya prinsip.

Dalam penutup tulisan ini saya menyampainkan bahwa secara politik dukungan dan penolakan terhadap revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan bernuansa politik yang semangatnya bukan persoalan moral tetapi mengharapakan simpati elektoral. Sekian.***

Arifki

Respon Anda?

komentar