Prostitusi di Batam Makin Menjamur

2483
Pesona Indonesia
ilustrasi prostitusi
ilustrasi prostitusi

batampos.co.id -Prostitusi di Batam makin menjamur. Baik yang terselubung maupun yang terang-terangan di dalam kota yang berkedok tempat massage & spa serta kos-kosan.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam memang menyediakan tempat khusus pekerja seks komersial (PSK) berupa panti rehabilitasi non panti Teluk Pandan atau Sintai. Namun tidak ada lagi pembinaan agama, sosial, dan ekonomi.

Kawasan itu kini berubah menjadi tempat hiburan malam, lengkap dengan wanita penghibur. “Peran(pemerintah) sudah hilang. Muncul judi, dugem, dan prostitusi. Angka kriminalitas pun meningkat,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari, Rabu (2/3/2016).

Pengawasan Pemko seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial juga tak dilakukan. Tak heran jika tempat prostitusi di Batam terus menjamur.

“Menyebar hingga ke tempat kos-kosan, contohnya di belakang Morning Bakery, Jodoh.  Praktek short time terjadi di sana,” beber Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batam ini.

Riky mengatakan spirit awal pemerintah, menertibkan kawasan prostitusi yang awalnya berada di kawasan Sameong dan Tanah Longsor ke panti rehabilitasi non panti, teluk pandan, sudah bagus. Tapi minim pengawasan.

“Sebelum kembali ke masyarakat, diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan,” kata Riky.

Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat, sehingga jumlah pelacur tak bertambah banyak. Setiap orang atau badan, dilarang membentuk atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan ausila yang tak bisa diterima masyarakat atau budaya.

Setelah tiga tahun dilakukan pembinaan, panti rehabilitasi itu harus ditutup pemerintah kota Batam. Seiring dengan berkurangnya PSK serta tempat prostitusi.

“Idealnya habis (PSK)serta tempat prostitusi). Tahun 2007 sudah tidak ada lagi (Teluk Pandan),” kata Riky.

Namun kenyataannya, di tempat itu justeru terjadi prostitusi. Bahkan menybar, dan bertambah banyak.

“Tanda kutip pemerintah lah bromorahnya, kawasan itu dibiarkan, tak ada upaya menegakan Perda,” beber Riky.

Pemerintah lanjut Riky harus melakukan evaluasi keberadaan teluk pandan, apa program yang akan dilakukan mengatasi penyakit masyarakat (pekat) ini.

“Sah-sah saja revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2002. Apakah pembinaan akan terus dilakukan, ini menjadi PR pemerintah selanjutnya,” ungkap Riky. (hgt)

Respon Anda?

komentar