BP Batam di Bawah Kendali Pusat, Daerah Harus Tetap Dilibatkan

1006
Pesona Indonesia
Ampuan Situmeang saat dialog dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan di Graha Kepri, Februari 2016 lalu. Foto: muhammad nur/batampos.co.id
Ampuan Situmeang saat dialog dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan di Graha Kepri, Februari 2016 lalu. Foto: muhammad nur/batampos.co.id

batampos.co.id – Keputusan Presiden Jokowi yang akan memperkuat BP Batam dan langsung di bawah kendali pemerintah pusat dinilai praktisi hukum di Batam, Ampuan Situmeang, sebagai sesuatu yang luar biasa.

Menurutnya, lemahnya peran fungsi BP Batam selama ini bukan soal kendali pusat atau daerah, tetapi karena Dewan Kawasan -yang bertugas mengontrol BP Batam- tidak menjalankan fungsinya. Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas menegaskan DK bertugas membina dan mengawasi BP Batam.

“Tetapi masalahnya, selama ini apakah pernah kita dengar Dewan Kawasan itu rapat membahas pengembangan Batam. Itu tidak pernah,” katanya.

Menurut Ampuan dengan komposisi anggota Dewan Kawasan yang ada, maka dipastikan tidak akan maksimal. TNI, Polri, Kemenkumham, Kejaksaan tinggi, akan sangat terbatas untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap BP Batam.

“Kenapa malah pengusaha tidak ada di sana. Ini sangat aneh. Tidak masalah kalau memang diambil alih pusat. Tetapi untuk badan pengawas nanti di daerah harus melibatkan banyak pengusaha,” katanya.

Menurut Ampuan, peranan pengusahalah yang paling vital dalam pengembangan investasi di Batam. Pembina dan pengawas BP Batam selama ini memang tidak pernah berjalan, baik dari DK dan dari pusat.

“Kalau saya melihat, BP Batam sekarang ini adalah tetap otorita. Hanya berganti baju saja. Tidak ada yang berubah,” katanya.

Ia juga berharap agar pemerintah pusat menahan diri dalam menyampaikan statament-statement yang justru memperkeruh suasana di Batam. Menurutnya, saat ini masalah BP Batam harus didudukkan dan dibahas bersama dengan Pemko Batam dan semua instansi terkait.

Ketua Panitia Khusus DPRD Kepri untuk Pengembangan Kawasan Batam, Taba Iskandar juga menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan terkait kelangsungan daerah Batam, maka pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Kepri dan DPRD Batam.

“Tetapi sebelum itu, dudukkan dulu secara kelembagaan. Yang paling penting adalah membahas dualisme kepemimpinan di Batam,” kata pria yang juga anggota DPRD Provinsi Kepri.

Terkait Dewan Kawasan, Taba tidak mempersoalkan jika memang harus diambilalih oleh pusat. Tetapi dalam pengawasan dan pembinaan BP Batam, maka pengusaha harus diperbanyak dan dilibatkan di dalamnya.

“Itu tidak masalah, tetapi harus diingat dalam pengawasan BP Batam lebih baik dari daerah. Lebih cepat dan lebih tahu situasi di daerah. Selain melibatkan kepala daerah, pengusaha lokal harus banyak dilibatkan,” katanya.

Ia mengakui selama ini komposisi anggota dewan kawasan ini tidak optimal dan tidak banyak berbuat untuk pengembangan Batam. Makanya ia berharap restrukturisasi dan revitalisasi memang sudah seharusnya dilakukan.

BP Batam dibubarkan atau tidak, maka kewenangan daerah otonom harus diperkuat. Bukan seperti selama ini, daerah otonomi Pemko Batam seolah-olah menumpang ke BP Batam.

“Otonomi daerah harus tetap yang utama. Kalau memang di daerah Kota Batam, maka semuanya serahkan saja ke Pemko Batam. Lahan yang ada sekarang sudah ke Pemko saja, kalau ada daerah baru seperti Barelang tidak apa-apa untuk BP Batam atau apapun namanya nanti,” katanya. (rna/hgt/ian/nur/bp)

Baca Juga:
> BP Batam Diperkuat, Langsung di Bawah Kendali Pemerintah Pusat
> Kepala BP Batam Minta Investor Tidak Resah
> Pembubaran BP Batam Cukup Pakai PP, Status FTZ Batam Jadi KEK
> Ini Kata Akademisi dan Praktisi Hukum Soal Pembubaran BP Batam
> Ini Alasan Presiden Jokowi Bubarkan BP Batam
> Dibubarkan, Ini Tanggapan BP Batam
> BP Batam Dibubarkan, Bagaimana Nasib Ribuan Karyawannya?
> Mendagri: Presiden Minta BP Batam Dibubarkan, Januari 2016 Harus Beres

Respon Anda?

komentar