Masih Tunggu Pendapat Wali Kota, Gubernur Belum Teken Lokasi Demo di Batam

576
Pesona Indonesia
Demo buruh di depan Kantor Walikota Batam. Lokasi demo di Batam akan diatur. foto:cecep mulyana/batampos
Demo buruh di depan Kantor Walikota Batam. Lokasi demo di Batam akan diatur. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sani mengaku belum meneken keputusan mengenai lokasi demonstrasi di Kota Batam. Menurut gubernur 73 tahun ini, perumusannya masih terus dibahas bersama di jajaran internal Pemerintah Provinsi Kepri. Tapi rupanya tidak itu saja yang membuat Sani belum meneken keputusan tersebut.

Sani mengutarakan dirinya ingin terlebih dahulu mendengar pendapat Wali Kota Batam terpilih Muhammad Rudi mengenai rancangan aturan lokasi demonstrasi ini. ”Pendapatnya bisa diminta. Nanti akan saya minta dulu pendapatnya,” ucap Sani, di Tanjungpinang, kemarin.

Hingga kini, telunjuk Sani sudah mengarah kepada Bagian Hukum Pemprov Kepri dan Kesbangpol Linmas untuk turut urun saran mengenai aturan lokasi demonstrasi di Kota Batam. Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemprov Kepri juga sudah terlebih dahulu menggelar rapat dengan jajaran vertikal untuk mengumpulkan pendapat masing-masing.

Soal sempat mencuatnya bahwa titik lokasi demonstrasi di Batam bakal difokuskan di Stadion Temenggung Abdul Jalil, Sani juga belum bisa mengiyakan. “Kalau bisa, ya di stadion. Tapi, nanti kami pelajari dululah,” ungkap Sani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan mengutarakan ada sebaiknya lokasi demonstrasi di Kota Batam ditentukan dan dibatasi. Ketika berkunjung ke Batam, beberapa waktu lalu, Luhut sempat melontarkan tempat-tempat itu adalah area Graha Kepri, Kantor DPRD Kota Batam, dan Kantor Wali Kota Batam.

Menurut Luhut, aturan semacam itu sudah banyak diterapkan. Baik di Indonesia seperti di Jakarta, maupun di pelbagai penjuru dunia lainnya. ”Negara lain juga begitu, di negara-negara maju semua tempat demonstrasi ditentukan tempatnya,” kata dia.

Meski mengakui aksi unjuk rasa merupakan hak asasi semua orang untuk mengekspresikan gagasannya, Luhut katakan demo tetap harus diatur dengan peraturan yang jelas sehingga tak melangkahi hak orang lain. Misalnya, pengguna jalan yang terganggu karena tak bisa melintas akibat aksi demo tersebut.

”Jadi jangan berpikir untuk kepentinganmu saja, tapi harus mikir juga kepentingan orang lain,” kata mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut.

Dengan begitu, sambung dia, diharapkan masyarakat bisa menghargai dan mentaati aturan yang ada. ”Bangsa ini harus mulai tahu aturan, jangan hanya mikir diri sendiri tapi juga (pikir) orang lain,” imbuhnya.

Nantinya, kata Luhut, pemerintah melalui Pemerintah Provinsi Kepri akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang aksi unjuk rasa tersebut. Tak hanya terkait lokasi, Pergub itu juga akan mengatur ketentuan lain seperti kewajiban adanya izin untuk demo, termasuk juga waktu-waktu dibolehkan atau dilarangnya demo digelar. ”Waktunya (dibolehkan demo) pukul 06.00 sampai 18.00 sore,” kata Luhut. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar