Politikus Demokrat Pertanyakan Deponering Dua Mantan Pimpinan KPK

415
Pesona Indonesia
Benny K Harman. Foto: Dok JPNN
Benny K Harman. Foto: Dok JPNN

batampos.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman ikut mempertanyakan deponering yang dikeluarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dua mantan pimpinan lembaga antirasuah yakni Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW).

Politikus Partai Demokrat ini pun meminta Jaksa Agung segera mengklarifikasi ke publik mengenai kepentingan umum mana yang menjadi alasan dari dilakukannya deponering tersebut.

“Jaksa agung harus menjelaskan kepada publik apa kepentingan umumnya. Kalau tidak dijelaskan ini ada kesan penegak hukum main-main,” kata Benny.

Dia berpendapat, seharusnya perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dibawa ke pengadilan. Karena, keduanya seolah mendapat belas kasihan dari negara, pemerintah atau Jaksa Agung M Prasetyo, karena perkaranya di-deponering.

“Kalau deponering, tidak mengubah status hukum mereka. Apa kepentingan umumnya, yang tahu Jaksa agung,” pungkasnya.

Sementara pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menyatakan, dalam kasus Deponering yang dilakukan Kejagung dalam kasus AS dan BW secara tidak langsung itu adalah bentuk pengukuhan dari pemerintah (kejaksaan) sebagai upaya ‘kriminalisasi’ KPK.

“Biar pun banyak pihak mengapresiasi langkah Kejagung, hal ini tentu bisa berimplikasi kepada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan itu bisa merusak citra komitmen pemeritah,” tegasnya.

Disisi lain, Igor menilai adanya Deponering kasus AS dan BW juga bagian lain dari strategi Jaksa Agung untuk mengamankan posisinya dari radar reshuffle. Pasalnya banyak kalangan pihak menyesalkan sosok Prasetyo yang bekerja lebih mengedepankan sisi politik ketimbang hukum dan berakibat banyak putusan yang diambil berbau politis.

“Lagi-lagi ini kalau saya melihat ini cuma strategi mereka untuk pencitraan semata Jaksa Agung, jelang adanya reshuffle kabinet jilid II dan dengan kasus ini dirinya bisa mengamankan posisinya yang sebelumnya banyak didesak mundur,” tukasnya.

Untuk diketahui, Jaksa Agung HM Prasetyo resmi mendeponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Salah satu pertimbangannya yaitu jika kasus kedua mantan komisioner KPK ini dilanjutkan, dikhawatirkan akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi. (JPG/JPNN)

Respon Anda?

komentar