Sudah Dianggarkan, Gaji 4.131 Honorer Batam Belum Juga Dibayar

1170
Pesona Indonesia
ilustrasi honorer
ilustrasi honorer

batampos.co.id – Bulan Maret sudah berjalan hampir satu pekan, namun gaji 4.131 honorer di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batam belum juga dibayarkan sejak Januari 2016. Padahal, anggaran gaji honorer tersebut sudah diperdakan.

“Hak ribuan honor ini sudah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2016. Sudah diperdakan, pemerintah wajib membayarkannya,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, Jumat (4/3/2016).

Menurut Yudi, penganggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Setelah dibahas Tim Anggaran Pemerinta Daerah (TAPD) Kota Batam dan Badan Aanggaran DPRD Kota Batam.

“Dikonsultasikan dengan Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) dan disetujui Gubernur. Tidak ada catatan,” kata Yudi Kurnain.

Pemerintah, lanjut Yudi tinggal melaksanakan serta merealisasikan program maupun kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016.

“Anggaran sudah legal, mustinya segera dijalankan pemerintah. Apalagi menyangkut gaji,”tutur Yudi lagi.

Jangan karena masa transisi, serta kentalnya nuansa poltis. Pemerintah lantas mengorbankan nasib ribuan tenaga honor yang sudah bekerja tiga bulan.

“Pemimpin yang baik itu harus memperhatikan bawahannya, sekalipun PLH Wali Kota Batam. Bekerja profesional, tenng dan gak berlebihan,” tuturnya.

Bila pemerintah ragu merealisasikan anggaran, bisa mengkonsultasikannya dengan lembaga terkait, seperti BPK dan Jaksa. “Bila perlu dikonsultasikan dengan pihak Kepolisian,” tuturnya.

Yudi mengaku miris melihat ribuan honor yang belum mendapatkan haknya selama tiga bulan terakhir. Sementara mereka dituntut untuk terus bekerja, bila tidak mereka terancam dipecat. “Darimana mereka memenuhi kebutuhannya. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” katanya.

Parahnya lagi, bulan ini mereka diwajibkan untuk mengunakan seragam baru. Dilarang memakai PDH sesui dengan surat edaran Badan Kepegawaian dan Diklat. “Darimana mereka membeli baju, makan saja susah,” katanya.

Pantauan di lapangan, pasca diterbitkannya surat edaran BKD, tenaga honor di Sekretariat DPRD Kota Batam terpaksa menggunakan pakaian bebas. “Kami dilarang pakai PDH, baju baru tak bisa kami beli. Terpaksa pakai ini (pakaian bebas),” kata staff Komisi III DPRD Kota Batam yang enggan disebutkan namanya.(hgt/JPNN)

Respon Anda?

komentar