Warga Air Asuk Datangi DPRD, Wartawan Disuruh Keluar Ruang Pertemuan

384
Pesona Indonesia
Sekretaris DPRD Kabuparena Kepulauan Anambas, Taufik Efendi. foto:net
Sekretaris DPRD Kabuparena Kepulauan Anambas, Taufik Efendi. foto:net

batampos.co.id – Sejumlah perwakilan warga Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas Kamis (3/2) siang. Maksud kedatangan mereka untuk menanyakan penyelesaian terkait padamnya listrik di desa itu lantaran beberapa waktu lalu mesin genset rusak. Mereka ingin menanyakan kebijakan terkait anggarak perawatan mesin. Mereka juga ingin tahu apa tindakan nyata yang diperbuat DPRD terkait hal ini.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Taufik Efendi, mengatakan pertemuan tersebut tertutup. “Maaf pertemuan ini tertutup, tidak dapat diliput, perwakilan masyarakat ini hanya mencabut laporan saja,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (3/3).

Hal ini tentunya membuat wartawan dan tokoh masyarakat merasa curiga pasalnya hal tersebut bukan merupakan rahasia negara. Hanya pertemuan masyarakat bersama wakil rakyat saja. Patut dicurigai masih banyak hal yang disembunyikan di dalam tubuh DPRD itu. “Hal sepele seperti ini saja di larang meliput, apalagi yang lain,” cetus salah seorang wartawan yang datang kala itu.

Fadil Hasan, salah satu tokoh masyarakat Anambas yang diminta tanggapannya tentang persoalan tersebut mengatakan hal itu tidak patut dilakukan oleh Sekwan, sebab insan pers menyampaikan informasi kepada publik itu sudah menjadi tanggung jawab kerjanya. Seharusnya Sekwan harus lebih mengerti terkait hal itu.

“Itu sudah tidak benar. Sekwan tidak mengetahui mana rapat yang terbuka dan tertutup. Setahu saya kalau memang rapat tersebut bersama masyarakat atau LSM, wartawan bisa masuk, kecuali rapat-rapat seperti Pansus, Bamus itu memang tertutup dan memang tidak boleh masuk,” jelasnya.

Padahal semangat undang-undang pers, dan undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga sudah jelas disampaikan, terkait transfaransi akuntabilitas dan ini patut di luruskan kemabali. “Perlu dijelaskan kembali, tidak elok sikap Sekwan seperti itu,” cetusnya dengan nada kesal.

Plt Dinas ESDM Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, inti dari pertemuan dengan tokoh masyarakat Desa Air Asuk yakni agar mesin pembangkit listrik di ibukota kecamatan itu kembali beroperasi.

Menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, ia bersama pemangku kebijakan kemudian mengkomunikasikan hal ini agar keluhan masyarakat tersebut dapat terealisasi.

“Pada intinya, mereka meminta agar mesin pembangkit listrik itu kembali hidup. Dia kan ada dua mesin, satu masin pembangkit itu mampu menghasilkan 100 kw, sementara untuk beban puncak mencapai 80-85 kw. Memang untuk mesin yang mengalami kerusakan kemarin itu sudah diperbaiki, tapi sifatnya sementara,” terangnya.

Untuk memperbaiki dua mesin pembangkit itu pun, akhirnya diputuskan untuk menggunakan anggaran dari dana tak terduga. Pemkab Anambas mengkoordinasikan hal ini dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar jangan sampai terjadi masalah pada kemudian hari.

“Kami sampaikan dengan BPK, dan mereka menyetujui hal itu. Untuk perbaikan dua mesin pembangkit itu, lebih kurang membutuhkan biaya sebesar Rp 100 juta. Intinya kami ingin agar persoalan listrik di Desa Air Asuk itu dapat segera tertangani,” terangnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar