Takut Berbenturan Hukum, PPTK Wajib Proaktif Berkonsultasi

451
Pesona Indonesia
Kantor Bupati Lingga. foto:dok
Kantor Bupati Lingga. foto:dok

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga menggelar sosialisasi bersama tim pengawal, pengamanan dan pembangunan pemerintah daerah yang disingkat TP4D. Kegiatan ini guna memberikan pemahaman kepada pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) jajaran pemkab Lingga terkait pengadaan barang dan jasa agar tidak berbenturan dengan aturan hukum, Jumat (4/3) pagi.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Lingga, H Bonar diwakili Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum, Said Wira Nanda Pratama mengatakan kegiatan yang berlangsun internal dalam ruang rapat Pemkab Lingga ini dibuka oleh Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar. Sementara dari Kejari Daik Lingga hadir sejumlah jajaran Kejari termasuk Kasi Intel Kejari Evan Apturedi mewakili Kepala Kajari Daik Lingga, Nanang Gunaryanto.

“Kegiatannya sosialisasi TP4D. Kita juga konsultasi soal hukum dan aturan pengadaan barang dan jasa. Sosialisasi ini juga untuk mempercepat serapan anggaran oleh pemerintah daerah,” ungkap Wira yang juga didampingi Kasubag Humas Pemkab Lingga, Sabirin.

Disampaikannya lagi, Kejari dalam hal ini dari TP4D menyediakan konsultasi, pendampingan kepada PA, PPA dan PPTK teknis pemkab untuk menjalankan kegiatan daerah yang telah direncanakan. Kendala dilapangan yang dihadapi para pengguna anggaran di Pemkab Lingga, disampaikan Wira, seringnya ketakutan menjalankan kegiatan karena ketidaktahuan soal aturan hukum. Sebab, jika salah sedikit saja, hal ini akan berdampak dan berurusan dengan hukum.

“Dari Kejari, mereka sediakan tim untuk kita teknis di daerah, baik PA, PPA dan PPTK untuk melakukan konsultasi maupun pendampingan dalam menjalankan kegiatan. Banyak yang sering khawatir diawal dan ketakutan menjalankan kegiatan karena takut salah. Sebab akan berurusan dengan hukum. Makanya perlu sekali proaktif kawan-kawan pengguna anggaran untuk melakukan konsultasi langsung. Kita di daerah diminta untuk berkonsultasi jika ada keraguan,” tuturnya.(mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar