Urus Surat Tanah lewat Biro Jasa, Warga Karimun Malah Dapat Surat Tanah Palsu

720
Pesona Indonesia
Kapolsek Tebing, AKP Andi Amir Wahyudi. foto:sandi/batampos
Kapolsek Tebing, AKP Andi Amir Wahyudi. foto:sandi/batampos

batampos.co.id – Gara-gara surat tanah yang diurus selama dua tahun tidak selesai, seorang warga Karimun melapor ke polisi. Sebab, tidak hanya surat tanah yang tidak selesai, uang untuk pengurusan surat tanah juga sudah diserahkan, tetapi perusahaan yang mengurus surat tanah malah memberikan surat tanah palsu.

”Kejadiannya pada Februari 2014. Ketika itu seorang warga berinisial S akan mengurus surat tanah kepada PT SPJ. Kemudian, sudah disepakati untuk diurus. Kemudian, korban menyerahkan uang sebesar Rp 2,5 juta. namun, setelah ditunggu-tunggu surat tanah tidak selesai. Bahkan, pada Agustus pelaku sempat menyerahkan surat tanah kepada korban. Namun, setelah dicek surat tanah tersebut palsu,” ujar Kapolsek Tebing, AKP Andi Amir Wahyudi, Jumat (4/3).

Korban, kata Andi, sempat menunggu pengembalian uang yang telah dikeluarkan dari PT SPJ. Namun, setelah dua tahun uang tersebut tidak dikembalikan. Akhirnya, hal ini dilaporkan ke polisi. Pada saat dilakukan penyidikan dalam parkara ini, korban penipuan dengan modus mengurus surat tanah tidak hanya S sendiri saja. Tetapi, ada enam orang lagi korbannya.

”Saat ini, jadinya ada dua orang yang sudah menjadi korban dan melaporkan tindak pidana penipuan. Hanya saja, saat ini korban yang kedua dijadikan saksi, karena laporannya sudah jelas. Untuk total kerugian, masih dalam penghitungan. Sedangkan, untuk korban S saja kerugiannya sudah Rp9 juta. Kasus ini sendiri masih dalam pemeriksaan secara intensif. Dan, jika memang ada warga yang belum membuat laporan, diharapkan dapat melapor ke polisi,” jelasnya.

Dikatakannya, melalui peristiwa ini diharapkan masyarakat lain dapat mengambil pelajaran. Jadi harus berhati-hati jika meminta orang lain untuk mengurus surat tanah. Sehingga, tidak menjadi korban penipuan. Sebaiknya, dalam mengurus sesuatu dilakukan sendiri. Atau ke pihak yang benar-benar terdaftar di negara sebagai lembaga yang mengurus dokumen surat tanah. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar