Bupati Bintan Tekankan Camat dan Lurah Wajib Orang Bintan

550
Pesona Indonesia
Bupati Bintan Apri Sujadi. foto:jailani/batampos
Bupati Bintan Apri Sujadi. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Bupati Bintan, Apri Sujadi dan Wakilnya, Dalmasri Syam telah merumuskan pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dalam mendukung visi dan misinya menuju suatu perubahan. Pergantian pejabat yang akan dilakukannya dalam Kabinet Bintan Gemilang tahap pertama ini dikhususkan pada kursi eselon empat dan tiga yaitu camat dan lurah.

“Camat dan lurah wajib orang tempatan atau putra dan putri asli daerah Bintan. Karena orang tempatanlah yang memahami kondisi di wilayahnya masing-masing dibandingkan orang luar daerah,” ujar Apri Sujadi di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Senin (7/3).

Dari hasil blusukannya selama ini, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan camat dan lurah. Bahkan keterpaduan komunikasi antara camat dan lurah kepada masyarakatnya tidaklah terjalin dengan erat. Jika peran dan kinerja camat serta lurah masih seperti ini, pastinya akan menghambat jalannya berbagai program pemerintahan induk di rezimnya.

Agar roda pemerintahan induk bisa berjalan lancar sesuai visi dan misinya, lanjutnya, sangat diperlukan sosok pejabat yang bisa mendukung suatu perubahan ke arah yang lebih maju lagi atau era gemilang. Apalagi posisi camat dan lurah menjadi ujung tombak kesuksesaan berbagai rancangan maupun program pemerintah induk. Sehingga untuk merealisasikan itu semua, ia dan wakilnya akan membentuk suatu Kabinet Bintan Gemilang tahap pertamanya dengan memutuskan sosok camat dan lurah tersebut haruslah orang yang memahami wilayahnya masing-masing atau wajib anak tempatan.

“Kalau camat dan lurah tidak menguasai wilayah masing-masing. Pastinya program pembangunan dan sektor lainnya tidak akan berjalan lancar. Tetapi jika camat dan lurahnya orang tempatan, pasti mereka memahami dan mengetahui segala kejadian yang ada di suatu wilayah,” katanya.

Berdasarkan data yang tercatat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bintan pejabat yang mengisi kursi 15 kelurahan dan 10 kecamatan saat ini hanya dua persen anak tempatan selebihnya luar daerah. Bahkan dari 35 pejabat tersebut hanya satu persen yang berdomisili di Bintan selebihnya di Tanjungpinang. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar