DBH Merosot Tajam, Komisi II DPRD Kepri ke Jakarta

513
Pesona Indonesia
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist

batampos.co.id – Keputusan pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas yang diterima Provinsi Kepulauan Riau hingga 94 persen memang sukar diterima. Asumsi penerimaan lebih dari Rp 300 miliar seketika merosot dan hanya menyisakan Rp 12 miliar ini menimbulkan banyak tanda tanya kepala banyak orang. Walaupun pada kesempatan sebelumnya pemerintah pusat telah menerangkan bahwasanya perhitungan DBH sudah sesuai dengan rumusan, tetap saja, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri masih mengupayakan segala cara memperjuangkan angka DBH.

Senin (7/3) kemarin, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kepri terbang ke ibu kota Jakarta. Di sana mereka menemui jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Kepri. “Kami meminta agar DPR RI dan DPD dalam hal ini Haripinto agar dapat memfasilitasi rekonsiliasi, untuk membahas cost-recovery (biaya pemulihan) secara transparan bersama,” ucap Iskandar, via sambungan telepon kepada koran Batam Pos (group batampos.co.id).

Dari pertemuan ini, Iskandar mengharapkan dapat penjelasan terkait turunnya DBH Kepri ini dalam waktu dekat ini. Dan yang paling penting, sambung dia, dalam dalam pertemuan tersebut DPRD Kepri meminta DPR RI dan DPD perwakilan Kepri menjadwalkan pertemuan bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, pihak kontraktor seperti Star Energy dan lainnya serta termasuk pula Kementerian Keuangan.

Iskandar mengungkapkan, permintaan ini disetujui oleh Komisi VII DPR RI dan juga Haripinto. Besar harapannya dapat membuahkan hasil pada pembenaran angka DBH yang diterima Kepri. Sehingga penambahan tersebut bisa dimasukkan dalam APBN-P. “Jadi anggaran Kepri bisa bertambah dari bantuan DBH yang telah direvisi,” tutur Islandar.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI juga heran dengan nominal DBH yang ditetapkan untuk Kepri. Meski penurunan tersebut dialami merata di seluruh Indonesia. “Tapi untuk gas jelas diketahui tidak ada penurunan. Makanya mereka (Komisi VII dan DPD Dapil Kepri) menyatakan akan membantu Kepri mendapatkan penjelasan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Husnizar Hood menambahkan, Komisi VII DPR RI memang sedang fokus membahas angka DBH Kepri 2016. Menurutnya, fasilitasi dengan pihak-pihak terkait ini akan membuka mata banyak orang. Termasuk juga mengenai biaya pemulihan yang terlalu besar hingga memangkas lebih dari 90 perses DBH yang semestinya diterima.

“Soal nanti bagaimana, setidaknya kita sudah mencoba apa yang kita bisa. Harapannya memang tinggal pada perhitungan ulang di APBN Perubahan pertengahan tahun nanti,” pungkas Husnizar. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar