Ribuan Pegawai Lulusan SMA ke Bawah di Pemkab Anambas Gusar Kena PHK

1201
Pesona Indonesia
Ilustrasi PNS. foto:jpnn
Ilustrasi PNS. foto:jpnn

batampos.co.id – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Anambas terutama lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) kebawah mulai gusar mendengar adanya aturan dari pemerintah pusat tentang ASN yang lulusan mulai dari SD, SMP dan SMA yang akan dipensiun dini atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara itu pegawai di Anambas dari kalangan itu termasuk banyak baik yang berstatus sebagai PNS maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan honor kantor.

Dari data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwasanya jumlah ASN di Anambas lulusan SLTA kebawah mencapai ratusan orang bahkan jika ditambah dengan PTT jumlahnya lebih dari seribu.

Rinciannya ASN yang lulusan SD sekitar 10 orang rata-rata bertugas sebagai penjaga sekolah atau pesuruh sekolah, ASN lulusan SLTP 13 orang dan ASN yang lulusan SMA sekitar 409 orang yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara itu Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang lulus SD sejumlah 35 orang, lulusan SLTP 49 orang sedangkan yang lulus SLTA sekitar 1.220 orang yang kini masih bekerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Meski ada yang resah, namun ada juga pegawai yang tidak mempermasalahkan bahkan ia mengaku tidak takut mengenai aturan ini. Salah satunya adalah Rahmat, dirinya akan mengikuti aturan itu. Namun tentu tidak semudah apa yang direncanakan karena meminta sejumlah persyaratan. “Kami siap saja dipensiunkan, tapi harus sesuai dengan pesangon yang diterima,” kata Rahmat, Senin (7/3).

Ia mengaku sudah lama mendengar kabar ini, namun hingga kini belum juga terialisasi. Jika hal itu dianggap pemerintah lebih baik, maka itu tidak jadi soal. Namun ia yakin dilain pihak pengangguran di Anambas akan bertambah banyak. Rahmat mengatakan, jika itu benar dilakukan, maka tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberi pesangon bagi ASN yang dirumahkan.

Kata Rahmat saat ia mengetahui dari beberapa media menyebutkan bagi ASN yang dirumahkan atau PHK akan menerima pesangon yang akan dikalikan sesuai dengan gaji yang di terima setiap bulannya. Jika dikalikan tidak sedikit nilai anggaran yang akan diterimanya menjelang masa usia pensiunnya. Kini ia bekerja sebagai ASN sudah mencapai sekitar 15 tahun. “Lumayan juga dapat uangnya, bisalah buat modal usaha,” ujarnya.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, mengatakan pihaknya tidak dapat memberi tanggapan banyak terkait hal itu. Menurutnya hingga kini belum ada surat perintah dari Pemerintah Pusat. “Jika sudah ada surat keputusan dari pemerintah pusat terkait itu, tentu kami akan laksanakan,” ucapnya.

Kata Linda yang ia ketahui hingga kini undang-undang tersebut masih menjadi pembahasan, tentu besar kemungkinan akan diberlakukan. Jika sudah ditetapkan menjadi undang-undang ia yakin setiap daerah akan laksanakan hal itu. “Kami tidak dapat berbuat banyak, tentu akan mengikuti undang-undang yang berlaku,” jelasnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar