Tak Melapor, 29 Perusahaan di Lingga akan Ditindak Disnaker

747
Pesona Indonesia
 Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lingga, Suarta Andika. foto:wijaya satria/batampos
Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lingga, Suarta Andika. foto:wijaya satria/batampos

batampos.co.id – Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lingga, Suarta Andika, meminta kepada seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Lingga untuk menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan UU No 7 tahun 1983 tentang wajib lapor perusahaan.

“Tahun ini akan kami tingkatkan ketertiban bagi seluruh pengusaha untuk taat aturan, jika tidak kami akan beri sanksi,” kata Andika ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/3).

Andika menambahkan, sebanyak 40 perusahaan yang didata Dinsosnakertrans Kabupaten Lingga tak sampai 50 persen yang melaksanakan kewajiban tersebut. Pada 2015 perusahaan yang melapor hanya berjumlah 11 saja.

Adapun 11 perusahaan yang telah melakukan wajib lapor tahun lalu yakni : PT Sinar Singkep, PT Sinar Singkep Sejahtera, PT BPR Sumber Dana Mas, CV Singkep Mandiri Utama, PDAM Kabupaten Lingga, Hotel Prima Inn, Hotel Gapura, PT
Bank Riau Kepri Capem Dabo Singkep, Kedai Roti Hendi, Agen Kopi Matahari dan KSU Milik Bersama.

Sebelas perusahaan di atas, keseluruhannya perusahaan yang beroperasi di Dabo Singkep. Sementara yang ada di Daik Lingga sangat jarang mengikuti aturan undang-undang terkait wajib lapor perusahaan tersebut. Walau begitu, masih banyak perusahaan yang di Dabo juga belum memenuhi kewajiaban ini.

Wajib lapor yang harus dilakukan pengusaha setiap tahun sekali itu menurut Andika mesti ditaati pengusaha dengan tujuan dapat mengatasi jika ada permasalahan yang timbul terkait perusahaan tersebut. Selain itu, dalam lampiran wajib lapor yang menyertakan jumlah tenaga kerja, hal ini berguna untuk menata tenaga kerja dengan baik.

Dia juga menyarankan agar perusahan dapat terus berkoordinasi kepada Disnaker dalam hal merekrut pekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Selama ini, masih kata Andika, perusahaan mempekerjakan karyawan juga tidak sesuai prosedur contohnya, pekerja yang direkrut tidak mengantongi AK1.

“Pengusaha selama ini hanya mempekerjakan tenaga kerja tanpa ada koordinasi, mereka juga tidak mengikuti aturan main yang ada dalam mempekerjakan orang,” ujar Andika.

Selain itu, Andika mengatakan Dinas Tenaga Kerja akan mengusulkan pembangunan lokasi untuk kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan untuk mempersiapkan tenagakerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja luar daerah. Pengajuan ini seiring dengan visi dan misi Bupati Lingga Awe yang berencana akan membangun kawasan industri.

“Jika tenaga kerja putra daerah telah siap maka tidak akan hanya menjadi penonton nantinya,” ujar Andika. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar