DBH Kepri Tidak Masuk Akal, Harapkan Ada Perubahan di APBD-P

404
Pesona Indonesia
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist

batampos.co.id – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Husnizar Hood, masih beranggapan bahwasanya penerimaan dana bagi hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang diterima Kepri tahun ini tidak masuk akal. Walau pun pemerintah pusat sudah menjelaskan mekanisme penghitungannya, tetap saja Husnizar beranggapan, biaya pemulihan (cost-recovery) yang sebegitu tinggi bisa dirasionalisasikan, apa pun caranya.

“Kalau cuma tetap Rp 12 miliar yang diterima, tutup saja (minyak dan gas, red). Dari parkir pun dapat kalau cuma segitu,” ungkap Husnizar, Rabu (8/3).

Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, asumsi perolehan DBH sebesar Rp 300-400 miliar adalah hitungan yang realistis. Walau, sambung Husnizar, tahun-tahun belakangan terjadi penurunan harga minyak dunia, tetap 94 persen penyusutan bukan angka yang mudah diterima. “Sangat aneh karena kita ini daerah penghasil minyak dan gas,” ungkap Sekjen Partai Demokrat Kepri ini.

Karena itu, bersama dengan DPR RI dan DPD dari Kepri yang duduk di Pusat (Jakarta), Husnizar meminta mereka memfasilitasi agar bisa ditemui jalan tengah mengenai biaya pemulihan perusahaan-perusahaan yang sebegitu tinggi. Komisi VII DPR RI, kata Husnizar, memang sedang fokus membahas penyusutan DBH Migas Kepri. “Karena biaya perusahaan itu terlalu besar sehingga mengurangi hasil kita,” terang Husnizar.

Tapi, segalanya belum benar-benar tamat. Masih ada satu peluang terakhir untuk menyelematkan angka DBH Kepri. Husnizar beserta jajaran Komisi II DPRD Kepri yang tengah berada di Jakarta bakal memanfaatkan satu peluang tersebut. “Kita tinggal berharap di APBN-Perubahan ada penghitungan ulang,” ucapnya.

Bila memang peluang ini buntu, Husnizar mengatakan, setidaknya kita sudah mencoba apa yang kita bisa. Bahkan, dalam rapat koordinasi bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Husnizar sampai mengeluarkan candaan bila sengkarut DBH ini tidak menemui titik terang.

“Saya sampai bilang, kita sudah gak tahan lagi Batam ditawar jadi kecamatan, maksudnya kecamatan dari Singapura,” kelakar Husnizar.(aya/bpos)

Respon Anda?

komentar