DBH Migas Kepri akan Dievaluasi pada APBD Perubahan

407
Pesona Indonesia
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist

batampos.co.id – Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap DBH Migas Kepri pada APBN Perubahan. Kemungkinan besar nilai DBH Migas Kepri akan meningkat.

“Saya mempertanyakan dana bagi hasil kita yang turun drastis. Ini sangat tidak masuk akal. Kementerian menjanjikan akan melakukan evaluasi di APBN-P” ungkap Haripinto, Anggota DPD RI Dapil Kepri, Selasa (8/3).

Kepastian evaluasi DBH ini diketahui setelah Haripinto bersama Komisi IV DPD RI menggelar rapat dengan kementerian beberapa waktu lalu. Hadir saat itu, Direktur Dana Perimbangan, Kementrian Keuangan, Rukijo.

Haripinto mengatakan, protes warga Kepri ke Menkeu itu dinilai sangat wajar. Di mana Kepri sebagai daerah penghasil, justru mendapatkan pembagian yang sangat minim. Menurun sampai 94 persen. “Lifting yang terus berjalan sesuai kontrak. Ekspor terus berlanjut. Kalau ada penurunan sampai sebesar itu untuk Kepri, maka sangat wajar dipertanyakan dan minta dinaikkan,” katanya.

Kata Haripinto, saat rapat, Rukijo mengakui, pihanya hanya menerima data dari kementrian atau lembaga teknis. Walau diduga ada kesalahan penentuan besaran alokasi, namun baru bisa diubah dalam APBN P. Kemenkeu sendiri dijanjikan membantu evalusi atau perbaikan dalam APBN Perubahan, jika dinilai perlu perbaikan.

Dalam Perpres nomor137 Tahun 2015 tentang rincian DBH Migas dalam APBN 2016, Provinsi Kepri, hanya mendapat Rp 12,215 miliar. Beda jauh dibanding 2015, di mana Kepri mendapatkan Rp 212,824 miliar. Sementara total alokasi DBH Migas, untuk seluruh kabupaten/kota di Kepri 2016, totalnya hanya Rp 37,729 miliar. Jauh di 2015, sebesar Rp 661,809 miliar.

“Kita ingin juga mengetahui alasan sebenarnya. Kalau ada kesalahan pengalokasian, kita juga ingin tahu kesalahannya di mana,” pungkasnya. (ian/bpos)

Respon Anda?

komentar