Ternyata Masih Ada Rp 171 M DBH Migas Bagian Kepri Belum Tersalurkan

582
Pesona Indonesia
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist
Suasana pertemuan anggota DPRD Kepri dengan DPR RI untuk membahas angka DBH, di Jakarta, Senin (7/3). Pertemuan ini mencoba mencari jalan keluar untuk menyelematkan angka DBH Kepri yang menurun drastis. foto:ist

batampos.co.id – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Iskandarsyah menyatakan, masih ada dana sebesar Rp 171 miliar di pemerintah pusat, yang semestinya menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepri. Dana itu merupakan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas tahun 2015 yang hingga kini belum juga disalurkan.

“Ketika DBH tahun ini defisit, sisa DBH tahun lalu ini sangat membantu. Tapi belum juga cair sampai hari ini,” kata Iskandarsyah, via sambungan telepon pada Batam Pos, kemarin.

Karena itu dalam kunjungannya ke Jakarta kemarin, Iskandar turut mempertanyakan kejelasan mengenai pencairan sisa DBH tahun lalu agar bisa secepat mungkin ditransfer ke pemerintah daerah.
“Lebih cepat tentu lebih baik di tengah defisit seperti hari ini,” ungkap politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini.

Kepada Komisi VII DPR RI, Iskandar mengungkapkan, sebisa mungkin pencairan ini bisa lekas dilakukan. Bila memang ada yang kurang-kurang persyaratannya, kata Iskandar, agar sebaiknya diteruskan langsung ke pemerintah daerah.

“Sehingga bisa lekas dilengkapi. Jangan sampai timbul banyak prasangka tak baik nanti daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak memang sudah menugaskan kepada Komisi II agar melacak kemungkinan pencairan DBH 2015 sebesar Rp 171 miliar yang belum tersalurkan. “Karena dari pusat belum transfer ke kami, otomatis yang di tingkat kabupaten/kota pun belum terima sampai saat ini,” kata Jumaga.

Penundaan ini belum diketahui Jumaga bakal seberapa lama. Pasalnya, pemerintah pusat sampai saat ini juga belum memberikan kepastian mengenai trasnfer DBH. Alasan mengenai penundaan transfernya pun belum ada titik terang. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

“Apa yang menjadi hambatan, mekanisme apa yang terganjal itu juga yang belum kami tahu. Yang pasti gara-gara itu jugalah kami jadi terhambat menyalurkan haknya kabupaten/kota,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Fraksi Golkar DPRD Kepri, sebelumnya juga sempat menanyakan hal yang sama kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kepri. Sebagai anggota fraksi, Asmin Patros, mengetahu belum adanya kejelasan transfer DBH senilai Rp 172 miliar yang juga menjadi salah satu alasan fraksi berlambang pohon beringin ini menunda pernyataan tanggapan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kepri tahun 2016 beberapa waktu lalu. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar