Bupati Bintan Belum Terima SE Kemenpan-RB Soal Rasionalisasi Jumlah PNS

605
Pesona Indonesia
PNS malas dengan kompetensi yang rendah jadi sasaran rasionalisasi. Mereka akan dirumahkan. Foto: istimewa
PNS malas dengan kompetensi yang rendah jadi sasaran rasionalisasi. Mereka akan dirumahkan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi mengaku belum menerima Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perihal rencana Menteri Yuddi Chrisnandi yang akan merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil di seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan.

“Saya ingin tegaskan sampai hari ini, belum ada edarannya yang masuk ke kami. Jadi kami belum ada kebijakan apa-apa,” kata Apri, di Kijang, Rabu (9/3).

Namun, bila edaran itu tiba, Apri tidak bisa berkata tidak untuk menerapkannya. Karena, kata dia, segala yang berkenaan dengan kebijakan pemerintahan memang mesti mengikut aturan yang ditetapkan. “Kalau memang seperti itu arahan dari Kemenpan-RB, mau gimana lagi,” ujar Apri.

Satu yang pasti ingin ditegaskannya, selama SE Kemenpan-RB itu belum tiba, Apri meminta seluruh pegawai di Bintan tidak perlu gusar dan tetap bekerja sebagaimana biasa saja. Tetap memberikan yang terbaik untuk Bintan. “Karena dalam arahan itu, yang terkena rasionalisasi termasuk mereka yang malas-malasan bekerja. Jadi kalau memang tidak mau diberhentikan, ya memang harus bekerja maksimal,” ucap Apri.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, secara bertahap KemenpanRB berencana bakal merasionalisasi jumlah PNS akan dilakukan dari sekarang hingga tiga tahun ke depan. Target yang dipatok di seluruh Indonesia konon mencapai 3,5 juta PNS. Bukan sekadar gertak omong kosong, Menteri Yuddy sudah menyusun kerangka rasionalisasi PNS. Termasuk metode untuk memilah antara PNS yang berkinerja baik dan buruk pun sudah disiapkan. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar