Disebut Reses Tak Undang Masyarakat, Anggota DPRD Membantah

416
Pesona Indonesia
Wakil Ketua II DPRD Anambas Amat Yani. foto:jpg
Wakil Ketua II DPRD Anambas Amat Yani. foto:jpg

batampos.co.id – Beberapa waktu lalu dikabarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Namun anehnya diduga pelaksanaan reses dilakukan secara tersembunyi sehingga masyarakat justru tidak mengetahui reses itu dilakukan.

Reses di Dapil III Jemaja dan Jemaja Timur contohnya. Warga di sana justru tidak tahu jika di dua kecamatan itu dilaksanakan reses. “Dalam bulan ini tidak tampak anggota DPRD yang berkunjung di Jemaja. Setahu saya tidak ada anggota dewan yang datang ke Jemaja,” ungkap salah seorang warga Jemaja, Anwar, (37) Rabu (9/3).

Ia sangat menyayangkan jika hal itu benar adanya terkait reses tersebut hanya di lakukan di belakang meja. Ia memastikan aspirasi dari masyarakat tidak maksimal. Tentu dari resesnya hasilnya akan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat nantinya. “Kami butuh anggota DPRD turun langsung ke masyarakat, jangan di belakang meja saja,” cetusnya.

Kata Anwar, anggota DPRD yang mewakili masyarakat Jemaja dan Jemaja Timur, empat kursi dari masing-masing partai. Namun jadwal reses yang ia ketahui mulai dari tanggla 3 hingga 8 Maret tidak tampak anggota DPRD itu datang ke dapilnya. “Bisa jadi mereka datang diam-diam tanpa melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Amat Yani, dari dapil Jemaja membantah hal itu tidak benar. Menurutnya, setiap anggota yang melakukan reses pasti akan langsung menemui masyarakat. “Tidak benar itu, saya saja kemarin ada di Letung,” jelasnya.

Tidak semua desa akan di kunjungi, namun berkoordinasi dengan beberapa perangkat desa. Ia menjelaskan sejumlah desa sudah ia kunjungi untuk mendengar pendapat dan usulan dari masyarakat seperti penyampaian pembangunan, bantuan sosial, pendidikan dan banyak hal yang disampaikan masyarat kepadanya.

“Tentu usulan dari masyarakat sangatlah penting. Hal-hal yang belum terakomodir oleh pembangunan dan masih tertunda akan di pertimbangkan kembali pada saat pembahasan nantinya,” ungkapnya.

Ia sangat berharap pendapat dan usulan dari masyarakat, sebab tanpa adanya dukungan masyarakat anggota DPRD tidak akan dapat berbuat banyak. Usulan yang disampaikan masyarakat akan di sesuaikan dengan ketersedian anggaran. ” Jika anggaran daerah cukup, pasti usulan masyarakat yang akan di prioritas,” ucapnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar