Lemahnya Hukum Korupsi di Indonesia

591
Pesona Indonesia

Korupsi bukanlah kata atau kalimat yang asing bagi orang di dunia ini apalagi di Indonesia. Penyakit korupsi ini telah mendarah daging dan susah untuk disembuhkan. Segala daya dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyakit satu ini. Sebenarnya, tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri mustahil masalah ini akan terselesaikan. Mau sampai kapan negeri ini memberi hati kepada pelaku pencuri uang negara yang tak bermoral dan merugikan bangsa.

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya control dari pemerintah dan masyarakat , sehingga timbul golongan yang termasuk OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri.

Saat ini Indonesia termasuk dalam salah satu negara 10 besar didunia dalam melakukan hal korupsi terbanyak. Perserikatan bangsa-bangsa menyimpulkan peradilan terhadap korupsi di Indonesia adalah salah satu yang peradilan terburuk di dunia. Dan ironisnya, banyak berbagai cara yang telah diambil, namun belum ada yang dapat merubah kondisi negara ini menjadi lebih baik. Indonesia telah memiliki lembaga untuk melawan korupsi yang sering kita sebut dengan nama KPK.

Meskipun begitu masih banyak juga pejabat negeri ini yang sama sekali tidak takut terhadap lembaga yang satu ini. Mungkin karena hukuman bagi para pejabat korupsi seperti mereka terlalu ringan bahkan mereka difasilitasi barang-barang yang mewah walaupun sedang mendekam dibalik jeruji besi. Beda dengan negara Tiongkok yang sekarang tidak main-main tentang masalah korupsi ini. Bahkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, tidak takut memberikan perintah agar para koruptor dihukum mati jika terbukti terlibat korupsi.

Sebelum Jinping berkuasa, pemberantasan korupsi sudah marak tapi belum semengerikan sekarang. Dulu, pejabat yang juga anggota partai komunis China bisa memanfaatkan koneksi politik untuk menghindari bui. Semua berubah sejak muncul putusan paling mengejutkan, yakni vonis mati buat menteri perkeretaapian Lio Zhijun juli tahun lalu.

Gara-gara kasus itu, muncul pesan sekelas petinggi partai pun tidak bisa mengelak dari tiang gantungan. Alhasil, pejabat menengah dan pegawai kroco yang korup resah.
Tiongkok oleh pelbagai lembaga internasional, masih dinobatkan sebagai negara paling rajin menggelar hukum mati. Pada tahun 2002, negara berjuluk negeri panda ini, memecahkan rekor pelaksanaan hukum mati narapidana mencapai 12.000 orang. Kasus pidana terutama korupsi , hampir 100% berujung pada vonis berat bagi terdakwa.

Hingga saat ini belum ada sanksi tegas untuk para koruptor di Indonesia. Hingga setahun pertama dari tindakan dan dan pernyataan Jokowi-JK , belum muncul sosok Jokowi-JK sebagai figur pemimpin antikorupsi. Muncul juga sikap tidak konsisten seorang Jokowi dalam sejumlah yang dibuat, khususnya dalam pemilihan menteri dan jaksa agung. Sejumlah persoalan tersebut akhirnya berdampak pada ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi.

Sejumlah survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK termasuk kinerja pemberantasan korupsi cenderung menurun. Salah satunya survei indobarometer di 34 provinsi yang diluncurkan pada 8 Oktober 2015 menyebutkan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi menurut publik untuk agenda pemberantasan korupsi hanya sebesar 6,5 %. Meski ada banyak catatan kritis, terdapat sejumlah catatan positif yang patut diapresiasi selama setahun era pemerintahan Jokowi-JK.

Misalkan saja pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, Pencopotan kabareskrim Komjen Budi Waseso, dan pelibatan KPK dan PPATK dalam pemilihan menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Jokowi juga layak dipuji karena penolakan terhadap sejumlah proyek yang dinilai memboroskan uang rakyat seperti pengadaan mobil dinas untuk menteri, Dana aspirasi DPR , Proyek pembangunan jembatan selat sunda, dan Kenaikan tunjangan untuk presiden.

Ketidak percayaan terhadap aparat penegak hukum juga menuntut adanya perbaikan atau reformasi birokrasi di lembaga-lembaga hukum. Seperti diketahui Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga hukum yang dijadikan pilot project dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan didepartemen keuangan, Mahkamah Agung secara bertahap mulai melakukan peningkatan transparasi dan perbaikan renumerasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Saat ini website di Mahkamah Agung telah menampilkan 1409 kasus-kasus sejak tahun 2000 yang telah diputuskan oleh MA. SK ketua MA No.144/2007 mengenai keterbukaan informasi di pengadilan, beberapa kegiatan peningkatan kapasitas hakim, pelatihan kode etik hakim , perbaikan fasilitas dipengadilan serta penyusunan ”Job Evaluation” menjadi langkah awal MA dalam mereformasi lembaganya.

Perlahan-lahan dengan membaiknya kinerja dan transparasi MA, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di indonesia menjadi membaik dan segera membantu terciptanya pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Secara umum, strategi antikorupsi KPK telah di desain sehingga berimbang dimana strategi pencegahan, penindakan, institution-building, dan penggalangan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara sinergi.

Secara spesifik, strategi penindakan difokuskan kepada aspek-aspek yang paling relevan, untuk kemudian secara periodik disusun ulang agar dapat beradaptasi dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan korupsi yang selalu berubah, baik karena semakin meningkatnya kompleksitas tindakan-tindakan korupsi, ataupun karena perlawanan pihak-pihak yang merasa terancam oleh kegiatan-kegiatan antikorupsi KPK.

Aspek ”efek jera” penindakan dapat dianggap sebagai aspek yang sudah cukup lama dikenal dalam lexicon (kosa kata) perlawanan korupsi nasional. Untuk saat ini yang seluk beluknya belum banyak dikenal masyarakat adalah aspek aset recovery (pengembalian aset).

Fokus penyelamatan keuangan negara yang merupakan tugas utama dari KPK dan kewenangan KPK. Selain itu aset recovery memiliki dimensi yang luas, baik didalam negeri maupun secara internasional mengharuskan KPK untuk segera mengupayakan berbagai persiapan dan kerjasama demi tercapainya pengembalian aset hasil korupsi sebesar-besarnya ke kas negara.

Pemberantasan korupsi yang sistematik dan konsisten merupakan kunci tercapainya visi Indonesia yang bebas korupsi. Namun meski pun merupakan hal yang sulit, pemberantasan korupsi yang sistematis di Indonesia bukan merupakan hal yang mustahil terlebih dengan adanya lembaga seperti KPK yang mempunyai kewenangan yang lengkap dibidang penindakan maupun pencegahan. Dengan strategi pencegahan yang memperhatikan prinsip supply dan demand, dan strategi penindakan yang di fokuskan pada peningkatan efek jera dan penyelamatan kebocoran keuangan negara yang dipadukan dalam suatu strategi map yang terintegrasi.

Proses pemberantasan korupsi di Indonesia dapat segera terwujud. Meskipun KPK sudah dilengkapi dengan berbagai kewenangan dan fasilitas yang menunjang untuk menjadi Focal Point dalam pemberantasan korupsi yang sistematik di Indonesia, namun tetap dibutuhkan beberapa prasyarat demi tercapainya visi Indonesia yang bebas korupsi. Maka dari itu mari kita bersama-sama sadar akan pentingnya memberantas korupsi demi membangun bangsa dan negara tanpa korup. ***

Deca-Mustica

Respon Anda?

komentar