Tanah Masuk Kawasan Hutan Lindung, Sertifikat Gratis Tidak Bisa Diterbitkan

1245
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dari 599 berkas usulan penerbitan sertifikat bidang tanah yang diberikan oleh 10 kecamatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan agar dimasukan kedalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) banyak didapati tanah yang masuk kawasan hutan lindung. Akibatnya usulan bidang tanah dari kecamatan tersebut terpaksa digagalkan atau tidak bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Dari kuota yang disediakan, banyak usulan bidang tanah atau lahan yang mau ditingkatkan menjadi SHM bermasalah dengan statusnya. Salah satunya status lahan yang masuk kedalam kawasan hutan lindung. Walaupun lahan tersebut memiliki dasar alas hak atau sporadik tapi sangat dilarang keras untuk diterbitkan menjadi SHM,” ujar Kepala BPN Bintan, Sugiarto saat dikonfirmasi, Rabu (9/3).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kepri Nomor 25/KEP-21.8/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan lokasi kecamatan dalam kegiatan Prona yang dialokasikan melalui APBN 2016. Juga SK Kepala Kantor (Kakan) BPN Bintan Nomor 13/KEP-21.01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan lokasi desa atau kelurahan dalam kegiatan Prona serta dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa). Maka pensertifikatkan bidang tanah Prona akan dilakukan secara massal untuk 599 bidang tanah yang berada di 10 kecamatan se Bintan.

Dalam pengurusan bidang tanah menjadi SHM pada Prona, lanjutnya, BPN tidak akan memungut biaya sedikitpun alias gratis. Pasalnya seluruh biaya sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 ini. Namun masyarakat, aparatur desa, kelurahan hingga kecamatan diminta harus bijak dan teliti terhadap bidang tanah yang diusulkan. Karena bidang tanah yang diterimanya hanya yang tidak bermasalah baik bebas dari sengketa, tidak bertimpahan dengan hak lain maupun tidak masuk dalam status kawasan hutan lindung.

“Bidang tanah yang akan masuk ke Prona untuk diproses menjadi SHM tidak dipungut biaya alias gratis. Dan kita ingatkan, BPN tak terima gratifikasi untuk meluluskan lahan yang bermasalah agar masuk ke Prona,” tegasnya.(ary/bpos)

Respon Anda?

komentar