Di Bengkulu Mau Jadi Satpol PP Dipungut Hingga 30 Juta?

496
Pesona Indonesia
satpolppbengkulu
Aksi anggota Satpol PP Bengkulu.

batampos.co.id – Ini Bengkulu punya cerita. Di provinsi ini sedang santer isu bahwa untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menyogok oknum tertentu antara Rp25-30 juta.

Isu itu berhembus ketika pada akhir tahun 2015 Pemprov Bengkulu merekrut anggota baru Satpol PP. Rekrutmen itu dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk menerima uang pelicin.

Kabarnya, dari 90 orang satpol yang diterima pada seleksi akhir 2015 lalu itu,hampir sekitar 40 orang di antaranya menyerahkan uang pelicin tersebut kepada oknum di Kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu.

Isu itu tambah kencang berhembus ketika, kabarnya anggota Satpol PP yang baru direkrut tersebut sudah mulai masuk aktif sejak Januari 2016.

Saat dikonfirmasi Senin (7/3) lalu, Pelaksana Tugas Sekda Provinsi, Drs. H. Sumardi, MM mengaku telah mendengar dan mengeceknya. “Saya sudah cek ke Kasatpol mana SK-nya, ternyatanya SK-nya tidak ada, itu isu saja. Ada oknum-oknum tertentu yang seolah-olah akan ada penerimaan baru, padahal tidak ada. Bagaimana mau menerima anggaran kita sudah dipatok, kalau misalnya menambah baru, mana bisa, itu ada oknum yang memainkan informasi,” ujarnya.

Bertolak belakang dengan pernyataan Seksaprov itu, Kepala Satpol PP Provinsi Ali Paman, SH – yang dihantam isu tersebut – saat dikonfirmasi membenarkan ada penerimaan honorer di lembaganya, dan ia mendengar juga isu soal uang pelicin.

“Sebenarnya (uang pelicin) itu tidak benar. Memang ada penerimaan masuk honor PTT (Pegawai Tidak Tetap) mulai dari akhir tahun perubahaan 2015, sewaktu saya masih di Mekah waktu itu, pulang dari Mekah, cuti, karena Plh dipegang Sekretaris, saya mendapat laporan ada menerima honorer,” jelas Ali Paman.

“Rekrutmen itu dilakukan bawahan saya saat saya menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Dia menjelaskan, terkait penerimaan itu dibentuk tim seleksi baru tersebut untuk memenuhi kebutuhan satu regu bidang perlindungan masyarakat (linmas) yang berjumlah 30 orang.

“Ini akan gunakan untuk antisipasi kalau terjadi bencana alam, kita sudah kerjasama dengan bencana alam (BPBD, red), artinya kalau ada pelatihan-pelatihan bencana alam, 30 orang ini akan kita titipkan untuk dilatih,” demikian Ali Paman.

Apakah betul ada pungutan? Ali tidak membantah.

“(Soal) Pungutan itu saya minta (izin) ke Pak Gubernur. Karena ini internal, kita akan kita selesaikan, Pak Gubernur setuju dan terakhir di akhir jabatan kita bentuk tim seleksi. Pak Sekda setuju, kita seleksi baru, tetapi dengan catatan mereka yang kita rumahkan dan sempat diberikan tugas oleh Plh, kita diprioritaskan, sebagian yang belum diakomodir, kita akan usulkan anggaran 2016, kita bentuk tim seleksi lagi,” ujarnya. (zie/Rakyat Bengkulu/JPG)

Respon Anda?

komentar