Pengurus PS Batam Diperiksa Jaksa Terkait Bansos

1356
Pesona Indonesia
Rustam Sinaga, pengurus PS Batam usai dimintai keterangan penyidik Kejati Kepri terkait dana Bansos Batam. Foto: osias/batampos
Rustam Sinaga, pengurus PS Batam usai dimintai keterangan penyidik Kejati Kepri terkait dana Bansos Batam. Foto: osias/batampos

batampos.co.id – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (kejati) Kepri terus memeriksa pihak-pihak yang menerima aliran dana bantuan sosial (Bansos) Pemko Batam tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 66 miliar.

Kamis (10/3/2016) kemarin, giliran pengurus PS Batam yang diperiksa. Hadir memenuhi pemeriksaan itu dua orang pengurus PS Batam yang diketuai Rustam Sinaga. “Iya, baru dua orang yang kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmad.

Rahmad juga membenarkan, dalam kasus Bansos Batam ini tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menetapkan banyak tersangka. Namun semua itu tergantung hasil penyidikan. ”Akan banyak tersangka dari kasus Bansos Batam ini. Nanti tunggu ditandatangani Pak Kajati baru bisa dipublikasikan,”ucap Rahmad.

Penyelidikan dugaan korupsi dana Bansos tahun 2011-2012 ini dilakukan pihak Kejati Kepri atas laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kepri, tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi prioritas Kejati Kepri karena adanya rekomendasi dari pihak Kejaksaan Agung.

Dari penelusuran dalam kasus ini, terkait dugaan korupsinya, bermula dari Pemerintah Kota Batam yang memiliki anggaran untuk dana hibah sebesar Rp 66 miliar di tahun 2011.

Pemko Batam kemudian memberikan belanja hibah ini dalam bentuk uang yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat dan perorangan.

Rinciannya; Pemerintah Pusat Instansi Vertikal Rp 11,2 miliar, Organisasi Semi Pemerintah Rp 3,2 miliar, dana BOS ke sekolah swasta Rp 15,6 miliar, Kelompok Masyarakat Rp 21,6 miliar dan Perorangan Rp 14,8 miliar hingga total keseluruhan Rp 66,5 miliar. Sistem penyaluran dana ini dengan mekanisme LS ditransfer dari kas daerah Kota Batam kepada rekening penerima hibah.

Terungkap bahwa belanja hibah yang disalurkan ini tidak lengkap dengan laporan pertanggungjawaban dan naskah hibah. Belanja hibah itu dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sekretariat daerah selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD).

Namun dari jumlah tersebut diketahui yang dilengkapi dengan naskah hanyalah sebesar Rp 14,4 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp 52 miliar, tanpa memiliki naskah hibah dan tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Penyaluran dana hibah puluhan miliar yang tidak dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban ini terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2011. (ias/bp/jpgrup)

Baca Juga:
> Kajati Sebut Tersangka Kasus Bansos Batam Bakal Banyak
> DPRD Minta Kejati Usus Tuntas Dugaan Korupsi Dana Bansos Pemko Batam
> Diduga Banyak Dikorupsi, Pemko Batam Tetap Anggarkan Rp 4 M untuk Bansos
> Penyalur dan Pembagi Dana Bansos Batam Tersangka
> Plh Wali Kota Batam Siap Diperiksa Kejati Terkait Bansos
> Kejati Periksa Pejabat Pemko, Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos

Respon Anda?

komentar