Polda Kepri Serius Tangani Dugaan Korupsi Pelindo

467
Pesona Indonesia
Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Pass pelabuhan diindikasi ada praktik korupsi dan kini kasusnya ditangani Polda Kepri. foto:yusnadi/batampos
Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Penarikan pass pelabuhan diindikasi ada praktik korupsi dan kini kasusnya ditangani Polda Kepri. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, AKBP Hartono mengatakan pihaknya serius dan fokus dalam penanganan dugaan korupsi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang, yakni dana bagi hasil pungutan Pass Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) yang sebelumnya dilaporkan ke Polres Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

“Kami akan menangani persoalan ini dengan serius. Bukan berarti Polres Tanjungpinang tidak serius,” ujar Hartono di Hotel CK Tanjungpinang, Kamis (10/3).

Pengambil-alihan dari Polres Tanjungpinang, dikatakan Hartono supaya penanganan kasus menjadi lebih luas. “Yang pasti, laporan awal yang sudah disidik di Polres akan kami tindaklanjuti dan diperdalam,” ujarnya.

Sementara Kuasa Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, Urip Santoso mengatakan, bukti-bukti awal dugaan korupsi oleh PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang telah diserahkan ke Polda Kepri. Menurutnya, bukti tersebut sudah cukup, tinggal jumlah buktinya saja yang dikembangkan lagi. “Memang harus dikembangkan lagi jumlah buktinya,” ujarnya.

Sedangkan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, pihaknya hanya menunggu proses hukum berjalan. “Kita hormati saja proses hukum yang ada. Supaya masalah cepat clear,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu tim kuasa hukum Pemko Tanjungpinang melaporkan dugaan korupsi di PT Pelindo I cabang Tanjungpinang ke Polres Tanjungpinang terkait dugaan korupsi pass masuk Pelabuhan Sribintan Pura (SBP).

Tindakan PT Pelindo dinilai telah melakukan pungutan liar (pungli) pass masuk pelabuhan. Hal ini sesuai surat Direksi Pelindo, dimana pas masuk pelabuhan domestik Rp 4250. Namun yang ditetapkan ke penumpang Rp 5000.

Selain itu, pass masuk Pelabuhan Internasional ditetapkan Rp 13 ribu per orang. Sementara sesuai keputusan Direksi Pelindo hanya Rp 8 ribu per orang. Kemudian, pass masuk pengantar penumpang Rp 3 ribu per orang, namun ketetapan Direksi Pelindo hanya Rp2 ribu.

Selisih pungutan inilah yang seharusnya menjadi bagian hak Pemko Tanjungpinang. Kenyataannya, sejak 2013 lalu, Pelindo tidak pernah menyetorkan ke kas Pemko, sehingga Pelindo dinilai telah melakukan pungli pass pelabuhan dari masyarakat. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar