Hibernasi Fungsi Partai Politik

612
Pesona Indonesia

Agaknya musim pemilu, dari pemilihan presiden dan wakil presiden (2014), hingga pilkada kemarin (2015), menjadi musim yang penuh “melelahkan” bagi setiap partai politik, namun setelah musim itu berakhir, Partai Politik kembali “tidur”. Sama halnya seperti beberapa hewan (ex:beruang), yang mengumpulkan begitu banyak makanan sebelum musim dingin. Dan ketika musim dingin datang, hewan-hewan ini melakukan hibernasi. .

Partai Politik telah menghantarkan pasangan calon untuk bertarung menuju kursi panas di daerah masing-masing,namun masih ada beberapa daerah di Indonesia khususnya Sumatera Barat akan ber-pemilu lagi pada 2017 nanti. Dan dalam jeda waktu inilah, Partai Politik tertidur. Mereka kerja keras menjelang pesta demokrasi tersebut, dan setelah pesta berakhir, parpol-parpol seakan-akan menghilang atau tertidur dan bangun ketika musim pilkada menjelang.

Sama halnya ketika hewan berhibernasi, ia tak akan tergangu oleh suara gaduh, ribut, atau hiruk pikuk apa pun. Ia benar-benar “mematikan” semua indera pendengaran dan hampir tidak merespon lingkungan sekitar kecuali yang berkaitan dengan suhu. Begitu juga dengan partai politik, DPC atau DPW dari setiap partai, yang semula aktif saat musim kampanye, mendadak lengang ketika musim pemilu usai. Seakan-akan “rumah”nya tertutup pertanda penghuni tengah tertidur. Padahal, keberadaan partai politik menjadi bukti sahih keberlangsungan sistem demokrasi di suatu negara. Karena, partai politik memegang peranan penting dalam menjaga keberagaman negeri ini.

Memperbaiki Citra
Hilang timbulnya parpol tak bisa dipungkiri, menjadikan citra yang negatif di masyarakat. Keberadaan parpoldianggap menjadi ajang adu kepentingan, sarana untuk meraih kekuasaan, wadah pertarungan elite dan bergerak jika ada maunya. Bahkan, kini beberapa partai Politik malah sibuk sendiri dengan internalnya, seperti Golkar dan PPP. Konflik internal justru “meredupkan” fungsi parpol tersebut. Dan adapula parpol yang sibuk bermanuver dalam kancah perpolitikan nasional.

Ajang adu kepentingan dalam parpol dapat kita lihat ketika akan ada pesta demokrasi. Apakah itu pemilu legislatif, capres-cawapres ataupun kepala daerah. Partai politik kemudian beraksi menjelang saat demikian. Padahal, keberadaan partai politik tak lepas dari fungsinya, yang mana, fungsinya tersebut tidak hanya dilakukan disaat akan ada pesta demokrasi saja. Karena partai politik dibutuhkan tidak hanya ketika akan ada pemilu saja, tapi jika menilik fungsinya tentu lebih dari itu.

Citra negatif publik kepada Partai politik secepatnya harus dihilangkan. Tentunya, yang dapat melakukan itu adalah partai politik itu sendiri, dan jangan pula partai hanya melalui media untuk memperbaiki citra. Karena, perlu partai politik itu menyadari posisi mereka yangmenjadi pilar penting dalam menyokong sistem demokrasi. Pun demikian dengan fungsinya, karena fungsinya lah partai politik memegang peranan penting dalam kehidupan berdemokrasi ini. Partai politik bukan hanya menjadi kendaraan politik untuk meraih kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan, tapi keberadaan partai politik adalah untuk rakyat. Dengan menjalankan fungsinya secara maksimal, tentu saja keberadaan partai politik amat di support.

Pertama, partai politik sebagai wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat apatis, atau bahkan buta terhadap politik. Karena, tentu saja, seperti apa yang dikatakan oleh Bertolt Brecht, buta yang terburuk adalah buta politik. Dengan pedulinya masyarakat kepada politik, tentu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu juga naik. Dan artinya, pendidikan politik telah maksimal. Jangan lagi partai politik hanya memanfaatkan momentum pemilu untuk memberikan pendidikan politik.

Kedua, partai politik sebisanya menjadi sarana pengatur konflik. Mereka (parpol) kemudian menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, apakah menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan, atau menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dan jikalau pemerintah memiliki konflik dengan masyarakat, kembali partai politik menjadi jembatan komunikasi kedua belah pihak. Sehingga, konflik dapat diredam atau diselesaikan dengan adanya komunikasi tadi.

Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam hal rekrutmen politik, partai politik seperti halnya “gudang peluru”. Banyak amunisi-amunisi yang dimiliki partai politik guna masuk kedalam pemerintahan. Dengan adanya fungsi ini, regenerasi kepemimpinan dalam pemerintah menjadi terjadi. Misalnya dalam hal pemilihan presiden dan wakilnya. Partai politik atau gabungan partai politiklah yang kemudian dapat mengusung paslon RI 1 tersebut (UUD 1945, pasal 6 huruf A ayat 2). Pun halnya dengan legislatif, apakah itu DPR ataupun DPRD. Peserta dari pileg itu juga merupakan partai politik (UUD 1945, pasal 22 E ayat 3). Fungsi rekruitmen ini juga yang menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Masyarakat yang berpotensi dan sesuai dengan syarat, memiliki kesempatan yang sama, dan tentu partai politik tidak boleh melakukan KKN dalam menjalankan fungsi ini.

Dan keempat merupakan fungsi agregasi kepentingan. Keberadaan partai politik menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. Aspirasi itu kemudian dapat dirumuskan guna dirumuskan dan digodok menjadi suatu kebijakan, dan tentu kebijakan itu berasal dari aspirasi rakyat tadi. Kehidupan masyarakat yang semakin modern, membuat aspirasi akan semakin beragam dan kompleks. Dan tentunya partai dalam menjalankan fungsinya ini juga harus bersiap diri, agar beragam aspirasi yang ditampung tidak menjadi simpang siur di masyarakat. Dan komunikasi antara partai dan masyarakat, partai dan pemerintah perlu terus dipelihara untuk kelancaran fungsi ini.
Dan jika memang partai politik mengaku sebagai pilar di negara demokrasi ini, maka sudah tentu suka atau tidak, mau atau tidak, partai politik harus melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. ***

Ikhsan-Yosarie

Respon Anda?

komentar