Keuangan Daerah Defisit, Anggaran Pemkab Karimun Dirasionalisasi

915
Pesona Indonesia
DPRD Karimun akan membahas rasionalisasi anggaran Pemkab Karimun.
DPRD Karimun akan membahas rasionalisasi anggaran Pemkab Karimun.

batampos.co.id – Komisi II yang membidangi masalah keuangan dan badan anggaran DPRD Kabupaten Karimun memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait pemangkasan atau rasionalisasi anggaran yang diakibatkan defisit penerimaan keuangan daerah.

”Kita sudah melayangkan surat ke TAPD dan diharapkan bisa hadir bersama dengan Bupati Karimun untuk bersama-sama membahas tentang rasionalisasi anggaran. hal ini sangat penting, mengingat pada tahun lalu dengan kondisi anggaran yang defisit, tapi proyek-proyek tetap dilaksanakan. Sehingga, menjadi beban pada tahun ini, ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat, Jumat (11/3).

Dengan diadakannya pertemuan antara Banggar DPRD dengan TAPD, katanya, sudah tentu akan dapat diketahui secara detil masalah anggaran. Anggaran mana saja yang dipangkas atau dirasionalisasi tersebut juga dapat diketahui oleh dewan. Sehingga, tidak terjadi seperti pada tahun lalu yang menimbulkan utang pemerintah kepada perusahaan kontraktor yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Apalagi, pembahasan anggaran dilakukan bersama-sama.

”Kita berharap, kalau memang anggaran kita tidak tersedia atau tidak cukup, maka proyek yang sudah dianggarkan tersebut ditunda saja untuk dilaksanakan pada tahun ini. Artinya, anggaran yang tersedia saat ini dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas saja dulu. Dan, jika memang pada perubahan anggaran mencukupi, maka dapat dilaksanakan proyek tersebut. Dan, kita juga mengetahui apa yang sudah dianggarkan di dalam APBD 2016 semuanya prioritas, namun tidak menutup kemungkinan ditinjau lagi,” jelasnya.

Soal anggaran di DPRD Kabupaten Karimun yang juga terkena dampak rasionalisasi ratusan juta rupiah, Yusuf menjelaskan, hal ini juga akan dibahas dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada pekan depan.

”Kita berharap, dengan adanya pertemuan Komisi Anggaran, Banggar dan TAPD, maka anggaran yang dirasionalisasi tersebut akan dijalankan sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan masayarakat,” ungkapnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar