Pemkab Anambas Permudah Investor Masuk untuk Dongkrak PAD

486
Pesona Indonesia
Kota Tarempa, Anambas. foto:dok
Kota Tarempa, Anambas. foto:dok

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara yang ditempuh yakni mempermudah pelayanan dan pengurusan perizinan investasi di Anambas. Dengan demikian diharapkan banyak investor yang akan masuk ke Anambas yang nantinya bisa mendatangkan PAD.

Wakil Bupati KKA Wan Zuhendra mengatakan pelayanan perizinan harus cepat, mudah, dan tanpa pungutan yang ada diluar ketentuan. Mantan Wakil Ketua I DPRD KKA itu mengaku saat ini sedang mengkaji perizinan yang tidak dipungut biaya terlebih dahulu, mengingat pemerintah juga butuh pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Artinya saat Ini akan mempelajari terlebih dahulu hal tersebut,” jelasnya kepada wartawan.

Bukan hanya dari sisi investor saja tapi pihaknya juga mencari celah dari sektor lain agar PAD Anambas terus meningkat. Namun sayangnya ia belum bisa mengatakan dari sektor mana saja yang akan didongkrak. “Kita akan mencoba mencari pendapatan-pendapatan lain untuk dimaksimalkan,” tegasnya.

Masuknya investasi, tambah Wan, merupakan salah satu solusi yang paling baik dalam meningkatkan PAD. Pasalnya dengan banyaknya investor yang masuk pelan tapi pasti akan membuka lapangan kerja dan secara otomatis akan mengurangi pengangguran. Sementara itu disisi lain, jika semuanya sudah berjalan, maka Anambas tidak akan tergantung kepada pemerintah pusat.

“Jika semuanya berjalan, maka efeknya akan sangat baik, diantaranya perekonomian akan meningkat akan semakin meningkat,” bebernya.

Seperti diketahui bahwasanya tahun ini Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas untuk Anambas hanya Rp 7,6 miliar. Oleh karenanya, ia menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan pembicaraan dipusat agar DBH diberikan sesuai dengan fakta bahwa Anambas merupakan daerah penghasil.

“Kita meminta pusat agar pemerintah pusat menghitung dengan cara yang berimbang. Anambas merupakan daerah penghasil jangan disamaratakan dengan daerah lain yang bukan penghasil,” ungkapnya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar