Warga Minta Uang Konpensasi Rp 4 Miliar, TJB Maunya Hanya Rp 250 Juta

745
Pesona Indonesia

rupiah-640x404batampos.co.id – Masyarakat Desa Sungai Harapan, Kecamatan Singkep Barat, mempertanyakan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) atau dana kompensasi sebesar sebesar Rp 4 miliar kepada perusahaan tambang bauksit PT Telaga Bintan Jaya (TJB) yang telah beroperasi selama 3 tahun di Kabupaten Lingga. Hingga kini perusahaan tersebut belum memenuhi tanggung jawabnya.

Rahadi, tokoh masyarakat Desa Sungai Harapan, mengaku ia bersama warga lainnya telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan TJB. Namun, menurutnya, TJB tidak bersedia membayar sisanya. Diakuinya pihak perusahaan hanya membayar Rp 250 juta saja untuk DKTM atau uang kompensasi untuk warga.

”Saya bersama perwakilan warga sudah bertemu dengan pihak perusahaan. Tapi mereka (perusahaan, red) tak mau bayar,” ungkapnya.

Padahal, kata Rahadi, kewajiban untuk membayar kompensasi tersebut sudah keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga nomor 7 tahun 2011, tentang kewajiban perusahaan membayar DKTM, TBJ dikenakan biaya DKTM sebesar Rp 2.500 per ton atau sebesar Rp 4 miliar lebih selama beroperasi 3 tahun.

”Operasinya mulai tahun 2012 sampai distop penambangannya awal 2014,” kata Rahadi.

Sementara itu, Direktur PT TJB Nasrun, mengaku pihak perusahaan sudah beberapa kali duduk bersama dengan masyarakat Desa Sungai Harapan, namun belum ada titik temu. Nasrun berkilah, terkait DKTM pihaknya mengacu pada MoU yang dibuat bersama masyarakat.

”Sudah kita bicarakan dengan masyarakat. Tapi tidak klop. Menurut pemahaman mereka (masyarakat, red), perusahaan harus membayar sesuai SK Bupati yang keluar tahun 2011. Sedangkan kesepakatan MoU kami dengan masyarakat tahun 2010. Jadi, kami minta penegak hukum untuk memediasi masalah ini,” kata Nasrun.

Disampaikan Nasrun, jika tidak pernah ada jalan keluar, maka pihak perusahaan siap menyelesaikannya di penegak hukum.

”Kami sudah coba musyawarah, tapi tidak ada jalan keluar. Jadi, kalau ada yang tidak puas, silakan laporkan. Masalahnya kami berpatokan pada MoU bersama masyarakat,” tegasnya.

Jika nanti keputusan hukum berdasarkan SK Bupati lanjut Nasrun, maka PT TJB siap untuk membayarkan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat harus menerima jika nanti keputusan hukum pihak perusahaan hanya wajib membayarkan sesuai MoU yakni Rp 250 juta. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar