BNN Usulkan Aset Bandar Narkoba Disita untuk Operasional

811
Pesona Indonesia
Budi Waseso (Buwas), kepala BNN. Foto: istimewa
Budi Waseso (Buwas), kepala BNN. Foto: istimewa

batampos.co.id – Badan Nasional Narkotika (BNN) berupaya mengatasi masalah anggaran dengan mengusulkan penggunaan uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkotika. Salah satunya, uang TPPU dari pengedar narkotika Jakarta-Surabaya berinisial GT yang nilainya Rp 17 miliar.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso menjelaskan, mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Uang TPPU tersebut bisa digunakan untuk membiayai upaya penegakan hukum pemberantasan narkotika. Seperti, penyelidikan dan penyidikan untuk setiap kasus yang ditangani BNN.

”Kami sedang upayakan agar uang itu bisa digunakan,” tuturnya.

Pada 2015, BNN setidaknya telah menyita aset TPPU kasus narkotika yang nilainya fantastis, yakni sekitar Rp 85 miliar. Aset itu didapatkan dari 102 kasus narkotika yang berhasil diungkap pada tahun yang sama. ”Sekarang, semua ini sedang proses,” paparnya.

Saat ini, rencana BNN menggunakan uang TPPU kasus narkotika ini sudah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, belum ada jawaban dari kedua lembaga tersebut. ”Tinggal tunggu keputusan keduanya,” ujarnya.

Namun, Buwas-panggilan akrab Budi Waseso- mengatakan, keinginannya menggunakan uang TPPU kasus narkotika itu akan segera terkabul. Sebab, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan bersedia membantu. ”Jadi bisa lebih cepat,” jelasnya.

Dengan kebijakan tersebut, BNN ingin mengurangi ketergantungan terhadap uang rakyat di APBN. Dengan demikian, penanganan masalah narkotika ini tidak lagi menyedot anggaran negara yang besar.

”Saya tidak ingin kinerja BNN ketergantungan pada uang negara,” papar jenderal berbintang tiga tersebut.

Sementara itu, pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Ganarsih mengungkapkan langkah penertapan yang dilakukan BNN sudah tepat.

’’Sejak awal saya mengusulkan agar yang berstatus bandar dijerat dengan TPPU. Sita dan rampas harta kekayaanya,’’ terangnya.

Hanya saja penggunaan uang hasil TPPU untuk keperluan operasional menurut dia harus hati-hati. Sebab aturannya ke arah sana belum ada.

’’Untuk penguatan pemberantasan narkoba saya setuju, tapi yang penting harus dibuat aturannya dulu,’’ imbuhnya.

Yenti mengatakan, jika TPPU berasal dari korupsi, harta pelaku yang disita harus dikembalikan ke negara.

’’Kalau narkoba ya harusnya dikembalikan pada yang berhak,’’ ujar Yenti.

Persoalannya memang menentukan siapa yang berhak atas aset itu yang susah. Yang paling memungkinkan uang dikembalikan untuk korban narkoba.

Selain itu, ditengah upaya BNN mendapatkan sumber dana selain dari APBN, kondisi peredaran narkotika di Indonesia semakin parah.

BNN berupaya untuk mencegah penyebaran narkotika di pesantren. Buwas menambahkan, kejadian narkotika masuk ke pesantren di Jawa Timur itu akan ditangani bersama sejumlah kementerian. ”Kami cegah beramai-ramai,” ujarnya.

Rencananya, kyai dan santri yang menjadi pengguna narkotika karena tertipu itu akan direhabilitasi. Namun, dapat dipastikan bahwa saat ini peredaran narkotika di pesantren ini belum begitu parah. ”Yang pasti, ini tetap masalah serius,” paparnya.

BNN berupaya tidak ada pesantren lain yang kembali terkontaminasi narkotika. Caranya, dengan mengejar jaringan narkotik ayang menyasar pesantren tersebut.

”Ini menjadi perhatian kita, tapi kita akan pilah-pilah karena semua peredaran narkotika juga harus diberantas,” tegasnya. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar