Buru Bandar Kakap Narkoba, BNN Boleh Menyadap

636
Pesona Indonesia
Foto: istimewa
Foto: istimewa

batampos.co.id -Komitmen Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk memperkuat keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN), tak hanya memberi sinyal soal penggunaan uang sitaan dari bandar narkoba untuk operasional BNN dan penguatan lembaganya setingkat kementerian, tapi juga dari sisi kewenangan. BNN bakal diberi kewenangan untuk menyadap.

Kewenangan menyadap tersebut dinilai sangat penting untuk membatsi ruang gerak pemasok dan pengendar narkoba kelas kakap di Indonesia, sekaligus memudahkan BNN untuk melakukan penindakan.

“Memang sudah seharusnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dinaikkan selevel kementerian,” kata Pengamat Hukum Tata Negara Margarito, dalam sebuah diskusi di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2016).

Hal itu mengingat peredaran narkoba begitu masif. Bahkan, peredaran narkoba juga dianggap sebagai sebuah upaya memecah belah dan merusak generasi bangsa.

“Saya setuju, kalau membaca secara luas peredaran narkoba itu sudah masif,” tegas Margarito.

Dia pun menegaskan sudah seharusnya kewenangan BNN diperkuat. Salah satunya diberi kewenangan penyadapan. “Kasih wewenang menyadap, tidak perlu minta izin. Karena narkoba ini lebih bahaya dari kejahatan lain,” ujar dia.

Margarito tidak mempersoalkan apakah nanti kepala BNN harus berpangkat jenderal atau tetap komisaris jenderal jika sudah selevel kementerian.

Bahkan, kata dia, yang dari kalangan sipil maupun TNI bisa saja menjadi kepala jika BNN sudah selevel kementerian.

“Jadi, sangat tergantung kepada kebijakan presiden,” katanya. (jpnn/nur)

Respon Anda?

komentar