BPK Dorong Lingga-Anambas Raih WTP

565
Pesona Indonesia
Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis. foto:net
Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis. foto:net

batampos.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong Pemkab Anambas dan Lingga terus membenahi sistem pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian kedua kabupaten itu bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, mengatakan saat ini dari tujuh kabupaten/kota di Kepri tinggal Anambas dan Lingga yang masih meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Sementara lima kabupaten/kota lainnya sudah meraih opini WTP.

“Termasuk Pemerintah Provinsi Kepri sendiri sudah meraih WTP,” kata Harry saat di Batam, akhir pekan lalu.

Menurut Harry, ada beberapa hal yang menyebabkan laporan keuangan Pemkab Lingga dan Anambas gagal meraih opini WTP. Diantaranya karena masalah aset daerah, dana bantuan sosial (bansos), dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

“Selain itu, kepala daerahnya juga kurang konsern mengurusi masalah pelaporan keuangan,” kata dia.

Untuk itu, Harry mengimbau supaya bupati dan wakil bupati Lingga dan Anambas serius memperhatikan masalah pelaporan keuangan daerah ini. Sehingga tahun ini Anambas dan Lingga berhasil meraih opini WTP dari BPK.

Harry menyebutkan, sejumlah daerah saat ini membuat beberapa terobosan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Misalnya program ‘Jumat Bersih’. Yakni pengecekan dan pembukuan keuangan seminggu sekali pada tiap hari Jumat.

“Jadi semua transaksi dan belanja daerah yang terjadi mulai Senin hingga Kamis sudah beres laporannya di hari Jumat,” sebut Harry.

Pria kelahiran Tanjungpinang, Kepri, ini mengatakan opini WTP dari BPK memang tidak sepenuhnya mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan sudah membawa azas manfaat pada masyarakat. Namun setidaknya, opini WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah transparan dan bersih.

Selain itu, opini WTP merupakan salah satu syarat utama bagi daerah untuk mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat. “Nilainya lumayan, antara Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar,” katanya.

Namun ke depan, lanjut Harry, BPK akan melakukan audit keuangan daerah bukan hanya berdasarkan kesesuaian pelaporan akuntansi saja. Melainkan akan diperdalam dengan melihat sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan anggaran tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara Sekretaris BPK Kantor Perwakilan Kepri, Muhaimin, membenarkan selama ini Kabupaten Lingga dan Anambas sama sekali belum pernah meraih opini WTP dari BPK.

“Sejak awal WDP, bahkan pernah disclaimer (ditolak, red). Tapi saya lupa kapan dapat disclaimer,” katanya.

Untuk itu, kata Muhaimin, saat ini pihaknya melakukan pendampingan kepada Pemkab Lingga dan Anambas dalam penyusunan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2015. Sesuai dengan aturan, laporan keuangan daerah harus sudah diserahkan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atau paling lambat pada akhir Maret ini, laporan keuangan tahun anggaran 2015 sudah harus diserahkan ke BPK.

“Tahun 2014 lalu Lingga dan Anambas masih WDP. Mudah-mudahan tahun 2015 bisa meraih opini WTP,” kata Muhaimin. (ska/bpos)

Respon Anda?

komentar