HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita

3720
Pesona Indonesia
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursydan Baldan dalam sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/03/16). Foto: muhammad nur/batampos.co.id
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursydan Baldan berbincang dengan anggota DPRD Kepri Onward (kiri) dan Soerya Makmur Nasution (kanan) usai sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/03/16). Foto: muhammad nur/batampos.co.id

batampos.co.id – Badan Pengelola Kawasan (sebelumnya Badan Pengusahaan Batam) ke depan tak bisa lagi leluasa mengalokasikan lahan di Batam. Pasalnya, Hak Pengelolaan lahan (HPL) diambil alih oleh Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas Batam.

“Iya, jadi kewenangan HPL akan dilimpahkan penuh ke DK Batam,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, di sela-sela acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Swiss Bellhotel Harbour Bay, Batam, Senin (14/3/2016).

Ferry mengatakan, hal ini untuk memangkas birokrasi yang masih panjang selama ini. Jika selama ini pengusaha yang ingin mendapatkan lahan harus mengajukan permohonan ke BP Batam, lalu BP Batam ke BPN hingga memakan waktu yang lama.

Nantinya, pengusaha bisa langsung megajukan ke DK Batam. DK nanti yang akan memutuskan karena Kementerian ATR/Kepala BPN sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan lahan di Batam kepada DK. Kementerian ATR/BPN juga bagian dari anggota DK.

“Jadi pengusaha bisa langsung ke DK Batam, prosesnya bisa sangat cepat,” ujar Ferry.

Ferry juga menegaskan, DK sudah meminta dilakukan audit lahan untuk mengetahui peruntukan lahan di Batam. Mana lahan yang sudah dialokasikan, mana yang belum. Mana yang sudah dialokasikan tapi tak dibangun melainkan diperjualbelikan.

“Kalau sudah dialokasikan wajib dibangun, tidak boleh diperjualbelikan hanya karena ingin mendapat keuntungan semata,” tegas Ferry.

Darmin menambahkan, lahan yang tak kunjung dibangun, apalagi dialokasikan ke pihak tertentu tak memiliki usaha apapun, lahan tersebut akan diambil alih (disuta) oleh DK untuk dialokasikan ke investor yang memang punya komitmen berinvestasi.

“Jadi tak boleh  lagi orang dapat lahan tapi usahanya tak jelas, mau bangun apa tak jelas, hanya nunggu pembeli. Makanya saya minta diaudit supaya ketahuan semua, tak boleh lagi ada yang ditutup-tutupi,” tegas Darmin. (nur)

Baca Juga:
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

Respon Anda?

komentar