Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kini Dipilih Mendagri

1390
Pesona Indonesia
 Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. foto:yusnadi/batampos
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Dalam diam dan disibukkan alih wewenang Badan Pengusahaan (BP) Batam, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 76 tahun 2015 yang seolah terpinggirkan. Padahal Permendagri ini tergolong urgen lantaran menyangkut perihal pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagaimana peraturan yang diteken langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo bertanggal 30 November 2015, disebutkan bahwasanya pejabat utama yang menangangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mesti mendapat persetujuan dari Mendagri.

Mekanismenya, masing-masing kepala daerah mengajukan tiga nama calon kepala dinas pendudukan dan catatan sipil beserta sejumlah pertimbangannya. Paraf Tjahjo Kumolo menjadi penentu nama yang bakal mengisi jabatan tersebut. Masa kerja pejabat terpilih pun ditentukan. Bila sebelumnya, mutasi pejabat setingkat kepala dinas adalah wewenang penuh kepala daerah kapan pun tiba waktunya, di peraturan ini disebutkan bahwasanya Surat Keputusan (SK) Mendagri ini berlaku lima tahun masa kerja.

“Bisa sih tidak sampai lima tahun. Tapi ya harus mengulang mekanisme awal dengan mengajukan lagi nama pengganti ke Mendagri,” ujar Rudy.

Mengacu pada tanggal terbit Permendagri Nomor 76 tersebut, sudah semestinya enam bulan dari waktu itu, Permendagri ini sudah dilaksanakan. Namun, hingga kini, setelah lima bulan berlalu, belum ada keputusan apapun dari Gubernur Kepri Muhammad Sani perihal peraturan ini.

“Padahal, sudah semestinya gubernur menyampaikan hal ini,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rudy Chua, kemarin.

Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menilai, penerbitan Permendagri Nomor 76 menimbulkan banyak syak-wasangka. Pertama, kata Rudy, bisa jadi selama ini kinerja pejabat terkait di urusan administratif catatan sipil penduduk kerap bermasalah. Sehingga, Mendagri lantas mengambil alih wewenang gubernur dalam menentukan nama pejabat utamanya.

Atau bisa jadi yang kedua, Permendagri Nomor 76 ini adalah upaya pengibirian otonomi daerah yang menyunat wewenang kepala daerah, sehingga hal-hal semacam ini mesti membutuhkan restu Mendagri untuk menentutkan nama pejabatnya. “Suka atau tidak, aturan semacam ini berbenturan sebenarnya dengan semangat otonomi daerah,” ujar Rudy.

Lantas, apa penilaian Rudy atas berlakunya Permendagri Nomor 76 ini? Hanya satu saja yang dikhawatirkannya. Yakni, ketidakpatuhan pejabat bersangkutan pada Gubernur Kepri. Tentu ini masuk akal. “Misalnya, kalau ada permasalahan yang timbul, gubernur gak bisa ngapa-apain. Karena SK kan dari Mendagri. Kalau beda pendapat, ini bisa jadi masalah,” ungkapnya.

Guna kian mempertegas Permendgari Nomor 76 tersebut, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil telah berkirim surat edaran kepada Pemprov Kepri bernomor 470/1862/Dukcapil bertanggal 25 Februari 2016. Pada selembar surat perihal Kedudukan Kelembagaan dan Pejabat yang Menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota termaktub tiga poin utama yang mesti jadi pedoman.

Pertama, bahwasanya lembaga yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil masih berupa perangkat daerah dan bukan lembaga vertikal. Kedua, karena itu pula pejabatnya juga berasal dari lingkungan pemerintah daerah setempat. Dan ketiga, pejabat bersangkutan masih berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur perundang-undangan. Sekadar menambahkan, surat ini bersifat segera, dimana dapat diartikan gubernur maupun walikota/bupati mesti lekas menindaklanjuti edaran tersebut. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar