Pemkab Bintan Diminta Sinkronkan Penggunaan APBN dan APBD

591
Pesona Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Kepri, Didik Choeroel. foto:jailani/batampos
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Kepri, Didik Choeroel. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Kepri, Didik Choeroel menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan agar segera melakukan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bintan 2016 ini. Pasalnya dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bintan sama-sama digunakan untuk pembangunan segala infrastruktur, sehingga sangat diperlukan penyamaan persepsi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun penyelewengan anggaran.

“Pelaksanaan pembangunan berbagai infrastruktur yang dikerjakan oleh instansi di Kabupaten Bintan ini dananya juga dikucurkan melalui APBN. Jadi Pemkab Bintan wajib menyamakan persepsi sektor pembangunan yang akan dilkasanakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan terkait penggunaan anggarannya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (13/3).

Akibat terjadinya defisit anggaran, lanjutnya, alokasi dana yang tersedia di Pemkab Bintan saat ini sangat terbatas. Bahkan permasalahan ini berimbas terhadap pelaksanaan sektor pembangunannya baik infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan dan umum. Jadi agar kendala itu tidak berakibat fatal pada perkembangan daerah, maka Pemerintah Pusat mengalokasikan dananya untuk memprioritaskan pembangunan Infrastruktur beserta konektivitasnya.

Dari 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemkab Bintan. Tercatat baru enam SKPD yang dialokasikan dananya dari APBN untuk melancarkan segala bentuk kegiatan pembangunan. Sedangkan 32 SKPD lainnya belum bisa dikucurkan dana dari Pemerintah Pusat, sehingga SKPD tersebut terpaksa harus melaksanakan berbagai kegiatannya melalui APBD Bintan saja.

“Sebanyak 6 Dinas di Bintan yang dialokasi anggarannya dari Pemerintah Pusat. Jadi 6 dinas inilah yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya kegiatan yang akan dilakukan dinas tersebut tidak hanya dari dana APBD melainkan juga APBN, sehingga rawan dengan permasalahan,” katanya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan akan mematuhi permintaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kepri terkait sinkronisasi pembangunan segala infrastruktur yang dananya juga bersumber dari APBN.

“Sinkoronisasi ini akan disejalankan pada sektor pembangunan yang didanai dari APBN dan APBD Bintan,” katanya.

Dengan alokasi dana dari APBN ini, sambungnya, sangat membantu ketersediaan dana Pemkab Bintan dalam merealisasikan segala infrastruktur di seluruh kawasan Bintan. Jadi dengan alokasi dana dari Pemerintah Pusat itulah yang harus disinkronkan dengan alokasi dana yang disediakan Pemkab Bintan pada sektor pembangunan.

Sinkronisasi ini sudah dilakukannya dengan menaja Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Satuan Kerja (Satker) yang ditunjuk Pemerintah Pusat di Kabupaten Bintan, Jumat (11/3) kemarin. Tujuannya untuk menyamakan persepsi antara Pemkab Bintan dengan seluruh Satker yang ada.

“Dengan Rakor bersama Satker inilah terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik. Juga menjadi acuan dalam rangka mensinkronisasikan program-program pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bintan. Sehingga akan tercipta percepatan pembangunan daerah kedepannya,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar