Belasan Tahun Pasar di Kundur Tak Kunjung Digunakan

492
Pesona Indonesia
Wakil Ketua DPRD Karimun, Rasno.  foto:dok
Wakil Ketua DPRD Karimun, Rasno. foto:dok

batampos.co.id – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karimun untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan terhadap laporan kinerja Bupati Karimun yang akan berakhir Rabu (23/3) pekan depan dan telah menemukan beberapa hal.

”Secara umum, kita memang telah melakukan peninjauan ke lapangan terkait kinerja Bupati Karimun yang dilaporkan kepada dewan. Salah satu yang kita temukan tentang adanya bangunan pasar di Tanjungberlian yang telah bertahun-tahun selesai dibangun, namun belum difungsikan. Padahal, masyarakat di sekitar pasar menginginkan agar ada aktivitas dibangunan tersebut,” ujar Ketua Pansus LKPj DPRD Kabupaten Karimun, Rasno, Senin (14/3).

Memang, katanya, bangunan pasar tersebut bukan dibangun menggunakan APBD Kabupaten Karimun, tetapi anggarannya bersumber dari Provinsi Kepri. Meski demikian, jika tidak difungsikan tetap saja kesannya mubazir. Pansus menemukan bahwa pasar tersebut hingga kini belum diserahkanterimakan dari Pemerintah Povinsi Kepri ke Pemerintah Kabupaten Karimun.

Soal catatan-catatan lain, termasuk bangunan Karimun Expo and Convention Center (KECC) yang sampai saat ini juga belum dapat difungsikan, Rasno menyebutkan, memang masih ada beberapa catatan. ”Hanya saja, dengan adanya temuan di lapangan ini, kita akan memanggil eksekutif untuk meminta penejelasan. Sehingga, secara menyeluruh laporan ini belum selesai. Rencananya, kita akan lakukan finalisasi pada Kamis (17/3) mendatang. Dan, Senin (21/3) hasil kerja dari Pansus LKPj ini akan disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD,” paparnya.

Sesuai berita di koran ini beberapa waktu lalu, pembangunan Gedung KECC yang menelan biaya belasan miliar rupiah sejak awal memang bermasalah. Dalam perencanaan awal sampai dengan adanya pemenang lelang bangunan akan dibangun sebelah darat Coastal Area. Tapi, akhirnya tanpa persetujuan dari DPRD Kabupaten Karimun, pembangunan dipindahkan ke laut. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar