Bupati Tawarkan UMS Karimun Rp2.625.000, SPAI-FSPMI Menolak

475
Pesona Indonesia
Bupati Karimun Uanur Rafiq. foto:dok
Bupati Karimun Uanur Rafiq. foto:dok

batampos.co.id – Bupati Karimun H Aunur Rafiq menggelar pertemuan dengan serikat pekerja, SPAI-FSPMI, dan KSPSI Kabupaten Karimun, Senin (14/3) di rumah dinas. Pertemuan membahas penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) tahun 2016 bersama Dinas Tenaga serta Asosiasi Pengusaha Granit Karimun-Kepri (APG2K).

Hasil pertemuan tersebut, Aunur Rafiq telah mengambil jalan tengah untuk menetapkan UMS sebesar Rp2.635.000. Angka tersebut setelah dilakukan komunikasi antara Disnaker dengan APG2K. Salah satu serikat pekerja KSPSI Karimun dapat menerima penetapan tersebut, namun sebaliknya SPAI-FSPMI Karimun belum dapat menerima. Dengan alasan, angka tersebut berada di bawah penawaran sebelumnya yakni Rp 2.650.000 yang sempat disampaikan Bupati Karimun beberapa waktu lalu.

”Kita belum dapat menyetujui. Masak penawarannya, lebih rendah dari sebelumnya Rp2.650 ribu. Kalau alasan perusahaan tidak mampu, kita juga tak mampulah,” tanya Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, usai pertemuan.

Masih kata Fajar lagi, dirinya sangat-sangat heran kenapa dalam penetapan UMS setiap tahun menjadi perdebatan terus. Seharusnya Pemda Karimun, bisa menyelesaikan permasalahan klasik seperti ini. Bukan sebaliknya, dibebankan kepada kepala daerah.

”Buat apa ada Disnaker. Apa-apa, Bupati yang harus menyelesaikan. Ini bukti kinerja pembantu Bupati yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan di dinasnya,” ungkapnya.

Dirinya menuding, penetapan UMS Karimun terkesan dipersulit. Padahal, Disnaker sudah melakukan konsultasi ke Kemenaker RI lalu. Bahkan, lebih celakanya hasil konsultasi yang tertuang dalam sepucuk surat tersebut tidak ada dibubuhi tandatangan penentu kebijakan saat itu.

“Aneh, aparatur negara sebagai birokrasi yang kerjaannya sehari-hari masak tidak paham administrasi dari pertemuan tersebut. Ini sangat berbahaya sekali, artinya kesalahan Disnaker dilemparkan ke Bupati untuk menyelesaikan masalah. Yang menjadi korban adalah, pihak perusahaan dan buruh,” ungkapnya.

Sudah tiga bulan tahun 2016 berjalan, namun pembahasan UMS Karimun 2016 tak kunjung menemui ujung. Kedua belah pihak yakni serikat pekerja yang diwakili SPAI-FSPMI dan KSPSI dengan APGK2 tetap berpegang teguh pada pendirian masing-masing. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar