Bupati: Upah Minimum Sektoral Kesepakatan Pekerja dan Perusahaan

670
Pesona Indonesia
Bupati Karimun Aunur Rafiq. foto:dok
Bupati Karimun Aunur Rafiq. foto:dok

batampos.co.id – Bupati Karimun H Aunur Rafiq menegaskan, bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) tidak ada hitungan baku. Artinya, penetapan UMS merupakan kesepakatan antar pekerja, dan perusahaan. Sementara Pemerintah Daerah hanya sebagai mediator.

“Pemda Karimun tinggal menunggu kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Sehingga, tidak ada penetapan UMS 2016 sesuai yang diamanatkan oleh Permenaker Nomor 78, tetapi berdasarkan perundingan kedua belah pihak. Artinya, Pemda Karimun tidak boleh mencampuri dan menetapkan. Cuma memediasikan,” jelas Rafiq usai konsultasi ke Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia (Menaker-RI) Hanif Dhakiri, Selasa (15/3) kemarin.

Sebelumnya, Rafiq telah memberikan solusi dengan menawarkan UMS Karimun tahun 2016 sebesar Rp 2,625 juta. Angka tersebut, setelah dilakukan pertemuan antara Disnaker bersama Asosiasi Pengusaha Granit Karimun-Kepri (APG2K). KSPSI Karimun telah menyetujui, sedangkan SPAI-FSPMI Karimun belum dapat menerima dengan alasan angka tersebut di bawah penawaran sebesar Rp 2,650 juta.

”Kita belum dapat menyetujui. Masak penawarannya, lebih rendah dari sebelumnya Rp 2,650 juta. Kalau alasan perusahaan tidak mampu, kita juga tak mampulah,” jelas Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar.

Sudah tiga bulan tahun 2016 berjalan, namun pembahasan UMS Karimun 2016 tak kunjung menemui ujung. Kedua belah pihak yakni serikat pekerja yang diwakili SPAI-FSPMI dan KSPSI dengan APGK2 tetap berpegang teguh pada pendirian masing-masing. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar