Catat: Kadis Pendidikan Pemko Batam Janji akan Libas Kepala Sekolah yang Lakukan Pungutan Liar

994
Pesona Indonesia
Muslim Bidin foto: Johannes Saragih / batampos
Muslim Bidin
foto: Johannes Saragih / batampos

batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam akan melibas sekolah-sekolah yang melakukan pungutan liar (pungli) ke siswanya. Terutama SMA/SMK negeri yang mengutip iuran di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

”Sekolah mana yang melakukan itu, kami akan cek langsung. Oknum yang melakukan kami akan berikan sanksi,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Muslim Bidin, kemarin.

Muslim mengaku pihaknya pernah memecat beberapa kepala sekolah yang meminta iuran untuk pembangunan sekolah.

”Ada beberapa kepala sekolah, namun tak kami ekpose. Ini jelas tak dibenarkan,” tegasnya.

Dia mengatakan, berdasarkan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 dilarang melakukan pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Namun di tingkat SMA/SMK diperbolehkan memungut SPP. ”Ada iuran bulanan, peran serta wali murid sah,” katanya.

Besarannya, lanjut Muslim, tergantung kesepakatan wali murid, komite, serta pihak sekolah.

Di luar itu, pihak sekolah tak boleh memungut iuran tambahan baik untuk pemantapan, apalagi untuk menggaji tenaga honorer. Kecuali ada kesepakatan komite, wali murid, dan pihak sekolah. ”Bila ada wali murid yang tak setuju, bisa dibatalkan,” jelasnya.

Itupun, sambungnya, harus seizin dari Disdik. Namun hingga kini, Muslim mengaku belum menerima pengajuan dan mengizinkan sekolah memungut iuran diluar SPP.

Muslim menjelaskan masih diberlakukannya SPP di SMA/SMK karena tak ada dukungan dari anggaran. Dua tahun ini, mendapatkan dana bantuan operasional (BOS) rintisan, namun tak juga membuat sekolah menegah digratiskan. Kecuali di tingkat SD dan SMP, tak diperbolehkan adanya pungutan ataupun iuran.

”Sesuai dengan konsep sekolah gratis, wajib belajar sembilan tahun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Batam, Novrizal mengatakan, iuran yang dipungut dari siswa merupakan kesepakatan antara komite dan wali murid. Ia mengaku tidak ada keluhan dari orangtua terkait besaran iuran yang dipungut.

”Semua atas kesepakatan,” katanya. (hgt/cr17)

Respon Anda?

komentar