Syarat Calon Independen Makin Berat

500
Pesona Indonesia
Refly Harun. Foto: dok. viva
Refly Harun. Foto: dok. viva

batampos.co.id – Peluang calon independen untuk berkompetisi di pemilihan kepala daerah makin berat. Syarat dukungan makin besar dan sulit untuk dipenuhi.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Terutama soal meningkatkan syarat bagi calon independen hingga 20 persen dalam revisi tersebut.

“Menurut saya usulan meningkatkan syarat untuk calon independen itu sangat tidak masuk akal dan tidak fair,” kata Refly di Jakarta, Selasa (15/3)

Harusnya, kata Refly, pintu untuk calon independen dibuka selebar-lebarnya. Termasuk untuk, calon dari partai politik (parpol). Ia menegaskan, kesempatan setiap calon harus sama besar sehingga tak perlu berpaku pada banyaknya perolehan jumlah kursi.

“Jadi mau itu calon independen atau dari parpol jangan dihalangi. Semua parpol atau dari nonparpol bebas berkompetisi. Kan nanti ujungnya rakyat yang pilih,” kata Refly.

Refly pun menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menerbitkan putusan untuk meringankan syarat bagi calon independen tahun lalu. Aturan mainnya calon independen atau perseorang mengumpulkan 6,5 hingga 10 persen jumlah pemilih tetap. Karena itu, ia menduga revisi UU tersebut sebenarnya  bentuk ketakutan dari partai politik terhadap calon independen, termasuk calon gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

“Usul memperberat syarat calon independen kemungkinan bisa terjadi salah satunya karena Ahok, mungkin ya. Tapi saya juga takut kalau syarat dipersulit ada upaya untuk mengekslusifkan kursi atau calon dari parpol,” tegas Refly

Refly berharap kompetisi politik melalui pilkada bisa dijalankan secara adil tanpa dihalang-halangi melalui revisi UU yang memberatkan para bakal calon pilkada.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pembahasan draf revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ditargetkan rampung paling lambat pada April mendatang.

Menurut Tjahjo, ada beberapa poin krusial dari draft revisi yang akan disampaikan pada presiden pada rapat terbatas kabinet nantinya. Yaitu terkait persoalan anggaran dan terkait batas partai pengusung terhadap satu bakal calon kepala daerah. Ini untuk mencegah hanya ada satu pasangan calon, alias calon tunggal.

“Kami melaporkan nanti ada Menkeu, Sekneg, dan Sekab. Kira-kira poin ini disepakati atau tidak. Karena yang krusial persoalan anggaran atau pembiayaan. Lalu terkait batas partai pengusung. Karena kami khwatir partai bisa diborong,” ujar Tjahjo.

Sebelumnya, KPU mengusulkan pelaksanaan Pilkada sebaiknya ditunda, kalau sampai pada pembentukan PPK dan PPS di tiap desa/kelurahan, anggaran bagi pelaksanaan pilkada belum juga tersedia.

“Sampai dengan pembentukan badan penyelenggara tidak tersedia anggaran, kami menempuh upaya (pilkada, red) ditunda,” ujar Komisioner KPU Ida Budhiati, Senin (14/3/2016).

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar regulasi yang mengatur pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dapat menjadi payung hukum yang bersifat jangka panjang.

“Saya menilai perlu adanya perbaikan regulasi yang dapat memayungi proses pelaksanaan pilkada serentak berikutnya sehingga bisa berjalan lebih baik,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu ketika membuka rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di Kantor Presiden Jakarta.

Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar pelaksanaan pilkada serentak di masa yang akan datang berjalan lancar.

“Lebih lancar, lebih aman, dan disertai perbaikan-perbaikan di setiap kekurangan yang sebelumnya,” kata Presiden dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla.

Hadir dalam ratas itu antara lain Menko Polhukan Luhut B Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko PMK Puan Maharani dan Menkominfo Rudiantara.

Menurut Presiden Jokowi, perbaikan regulasi bukan hanya yang merupakan putusan Mahkamah Konstitusi tetapi juga hasil koreksi dan penyempurnaan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman dan praktik pada pilkada serentak 2015.

Presiden juga meminta agar regulasi baru memuat ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur dan tentu saja sifatnya adalah antisipatif ke depan.

“Saya tidak ingin aturan-aturam pilkada kita bersifat tambal sulam yang sifatnya hanya menutupi kekurangan-kekurangan yang lalu,” katanya.

Ia menegaskan aturan-aturan itu harus antisipatif terhadap hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. “Jelas bahwa undang-undang yang tambal sulam itu akan memakan energi, waktu dan biaya,” katanya.

Presiden Jokowi memerintahkan adanya pemetaan masalah. “Saya minta diperhatikan betul revisi Undang-undang Pilkada ini tidak bersifat kepada perangkap-perangkap kepentingan politik jangka pendek tetapi undang-undang ini harus menjamin proses demokrasi di daerah agar bisa berjalan dengan demokratis jujur dan adil,” katanya.

Presiden Jokowi juga meminta agar rumusan pasal-pasalnya lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. (flo/ant/jpgrup)

Respon Anda?

komentar