Tahun 2017, SKPD Pemkab Natuna Dirampingkan Lagi

722
Pesona Indonesia
Sekda Natuna Syamsurizon menyerahkan DPA kepada SKPD. foto:aulia rahman/ batampos
Sekda Natuna Syamsurizon menyerahkan DPA kepada SKPD. Tahun depan SKPD Pemkab Natuna akan dirampingkan. foto:aulia rahman/ batampos

batampos.co.id – Pada masa pemerintahan Bupati Ilyas Sabli dan Imalko, jumlah SKPD di lingkungan Pemkab Natuna sudah tidak bisa ditambah lagi, sehingga menjadi kendala dibantuknya Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Natuna yang dinilai lebih urgen. Sekda Pemkab Natuna Syamsurizon mengatakan, solusinya, SKPD harus dirampingkan lagi.

“Memang ada rencana perampingan SKPD, paling lambat tahun 2017 mendatang. Supaya BPBD bisa dibentuk,” kata Syamsurizon.

Syamsurizon mengatakan, rencana perampingan jumlah SKPD juga menyusul adanya status SKPD yang diubah menjadi UPTD. Misalnya dinas pertambangan dan energi.

Sementara rencana perampingan, katanya, di antaranya dinas pendapatan daerah (Dispenda) bisa digabungkan dengan badan pengelolaan keuangan daerah dan SKPD lain yang dinilai penting dirampingkan.

Sebelumnya desakan dibentuknya BPBD di Natuna muncul dari instansi vertikal, agar penanggulan bencana lebih maksimal. Diantaranya dari Lanal Ranai, terkait musibah kapal karam yang menewaskan 8 warga di Perairan Seluan beberapa waktu lalu.

Lanal sendiri sudah mengundang sejumlah SKPD dan instansi pemerintah, membahas pembentukan BPBD. Hasilnya mendapat persetujuan, namun tergantung kebijakan kepala daerah.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar