1.084 Perusahaan di Batam Berada di Area Pemukiman

1902
Pesona Indonesia
Tanjunguncang, pusat industri galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan ini berpotensi menjadi salah satu zona KEK, sehingga industri di sana tak perlu lagi relokasi. Foto: istimewa
Tanjunguncang, pusat industri galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan ini berpotensi menjadi salah satu zona KEK, sehingga industri di sana tak perlu lagi relokasi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pemilik perusahaan yang masih mendambakan berbagai fasilitas dari pemerintah, sebaiknya mulai merencanakan dari sekarang untuk relokasi ke zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang segera ditetapkan Dewan Kawasan (DK) Batam. Pasalnya, enam bulan ke depan status FTZ Batam akan beralih menjadi KEK.

Meski beralih, fasilitas sama seperti FTZ memang masih bisa dinikmati. Namun batasannya hanya sampai lima tahun ke depan. Bahkan, bisa jadi dipercepat. Ya, sedia payung sebelum hujan.

Dari data yang dimiliki DK Batam, pada tahun 2015 lalu ada sekitar 1.084 perusahaan yang berada di daerah pemukiman. Sementara perusahaan yang ada di kawasan industri ada hanya 696 perusahaan. Kebanyakan adalah industri manufaktur.

“Memang sangat tidak baik kalau perusahaan dibuat di daerah pemukiman. Jadi dalam masa transisi ini masih ada waktulah (untuk menyiapkan relokasi),” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemaritiman Menko Perekonomian, Purba Robert Sianipar, Rabu (16/3/2016) seperti dilansir koran Batam Pos (grup batampos.co.id), Kamis (16/3/2016)

Robert mengatakan, pencabutan status FTZ yang kemudian diganti dengan KEK ini diyakini akan menguntungkan dunia usaha. Imbasnya untuk perekonomian di Batam dan Kepri, serta perekonomian nasional.

“Ini kan bagus. Kita yakini investasi akan tumbuh melesat di Batam,” katanya.

Sementara terkait hak pengelolaan lahan (HPL) yang diambilalih DK Batam, Robert tidak mau berkomentar. Menurutnya, kepastian mengenai HPL ini belum memiliki payung hukum.

Tetapi sesuai pernyataan Darmin Nasution, HPL diberikan ke DK. Demikian halnya soal penghapusan uang wajib tahunan otorita (UWTO), kata dia, masih dalam pembahasan.

“Belum final, masih tetap dalam pembahasan. Tetapi memang seharusnya masyarakat jangan bayar double. Sudah bayar UWTO, bayar PBB lagi,” katanya.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono enggan untuk  berkomentar banyak mengenai hal ini. Menurutnya, BP Batam sejauh ini tidak terpengaruh dengan pergantian dari FTZ ke KEK.

“Kan belum diterapkan. Tidak terpengaruh. Kita masih tetap bekerja seperti biasa. Belum ada yang berubah,” katanya.

Termasuk dalam urusan lahan, kata Andi, pembayaran UWTO masih tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Saat ini BP Batam masih menunggu aturan yang¬† baru terkait lahan tersebut. “Kita tetap jalan,” katanya.

Demikian juga dengan pengerjaan proyek, masih tetap jalan. Aktivitas dari semua direktorat juga terus berjalan. “Kami bekerja profesional, tidak ada yang terganggu,” tambahnya.

Ditanya mengenai target penerimaan dari UWTO tahun ini, Andi tidak mau berkomentar. “Tunggu saya tanya ke bagian lahan dulu ya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan perubahan FTZ menjadi KEK ini dilatarbelakangi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam. Menurutnya, banyak negara-negara yang awalnya belajar ke Batam, tetapi sekarang justru jauh meninggalkan Batam.

“Dulu banyak negara yang belajar ke Batam tetapi saat ini kita sudah ketinggalan. Kita kalah saing dengan Shenzen, kalah saing dengan Thailand, dengan Malaysia dan juga dengan Jerman,” katanya.

Menurut Darmin, Batam kalah saing tidak terlepas dari mininnya fasilitas yang diberikan lewat FTZ. Di mana fasilitas di FTZ ini sudah banyak ditinggalkan negara-negara lain.

Dia menyebutkan, dalam KEK ini nantinya ada beberapa fasilitas dan kemudahan yang selama ini tidak ada di FTZ. Khusus untuk perpajakan yang bertambah adalah pertama fasilitas PPH Badan, yang terdiri dari investment allowance, amortisasi dipercepat, pajak dividen, kompensasi kerugian yang lebih lama dan tax holiday.

Sementara PPN dan PPnBM tetap dipertahankan. Selain itu, ada juga kemudahan-kemudahan lain yang ditawarkan baik dalam bidang keimigrasian, properti, kepabeanan, ketenagakerjaan, pariwisata dan bidang lainnya. (ian/bp/nur)

Baca Juga:
> Siap-Siap Pindah ke Zona KEK, 5 Tahun Lagi FTZ Batam Dihapus
> Soerya: Kalau Ditugaskan (di BP Batam), Ya Terima, Itu Pengabdian
> Ini Gambaran Properti di Zona KEK Batam
> Batam Jadi KEK, WNA Boleh Milik Properti
> Salah Satu Calon Pimpinan BP Batam Berpangkat Jenderal
> FTZ Beralih ke KEK, Kapolri: Jangan Sebar Isu yang Membuat Investor Takut
> Ini Model Kawasan Ekonomi Khusus Batam
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

Respon Anda?

komentar