Dinilai Tak Serius Tangani Korupsi Bansos Batam, PMII Ancam Demo Kejati Kepri

790
Pesona Indonesia
Kantor Kejati Kepri
Kantor Kejati Kepri

batampos.co.id – Komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di pertanyakan. Hal tersebut terlihat atas belum adanya penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan Bantuan Sosial (Bansos) Batam tahun 2011-2012 senilai Rp 66 miliar. Mahasiswa pun akan menggelar demo mempertanyakan kinerja Kejati Kepri.

”Sampai saat ini tidak seorang pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani Kejati Kepri. Kami mempertanyakan kinerja dan komitmen Kejati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kepri ini,” ujar Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Tanjungpinang-Bintan, Helianto, Rabu (16/3).

Untuk mempertanyakan kinerja Kejati Kepri, kata Helianto, organisasi yang dipimpinnya pun akan melaksanakan aksi demo ke Kejati kepri untuk meminta penjelasan dan transparansi dalam penanganan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan.

”Beberapa bulan ini Kejati Kepri hanya memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dengan memanggil dan memeriksa sejumlah orang dan pejabat yang diduga melakukan korupsi. Namun, tak ada seorang pun yang ditetapkan tersangka. Apa tujuannya hanya untuk mengharapakan sesuatu dan gertak sambal saja,” tanya Helianto.

Terpisah, Pendiri dan juga Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepri Coruption Watch (KCW) Kepri, Abdul Hamid menilai Kejati Kepri tidak serius dan terkesan lemah dalam pemberantasan korupsi di Kepri. Pasalnya meski telah meningkatkan status dari penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi Bansos Batam tetapi tidak dibarengi dengan penetapan tersangka.

”Sejak beberapa bulan kepimpinan Kajati Kepri saat ini, hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi Bansos Batam tanpa menetapkan tersangka. Pandangan kami sebagai LSM anti Korupsi, kepemimpinan Kajati Kepri yang ini berbeda jauh dengan Kajati sebelumnya pak Sudung Situmorang,” ujar Hamid.

Dikatakan Hamid, dari data yang dimiliknya, tim penyidik Intelijen dan Aspidsus Kejati Kepri telah memanggil dan memeriksa puluhan Pejabat dan saksi dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditanganinya. Baik itu dalam tahap Pulbaket dan penyelidikan.

”Ujung pangkal dari pemeriksaan dalam rangka penyelidikan itu pun sampai sekarang tidak jelas. Atau jangan -jangan orang yang dipanggil dan diperiksa tersebut mereka jadikan ATM untuk kepentingan pribadi. Sementara kasusnya tidak dinaikan dan penetapan tersangka juga sengaja diulur-ulur,” kata Hamid.

Hamid berharap, Kejati Kepri dengan kuasa dan wewenang yang dimiliki untuk transparan dalam penanganan kasus koruspi yang dilakukan. Hal tersebut agar imej Korps Adhiyaksa tersebut tidak jelek di mata masyarakat.

”Kalau lamban dan tidak jelas seperti saat ini, pasti masyarakat menilai Kejati hanya menjadikan pejabat sebagai sapi perahan dan ATM oknum di Korps Adhiyaksa. Artinya pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan hanya untuk mencari uang bukan untuk diproses sesuai aturan yang ada,” pungkas Hamid.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar