Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok Belum Efektif, Warga Masih Merokok Sembarangan

942
Pesona Indonesia
Perda kawasan tanpa asap rokok sudah disahkan sejak awal tahun di Bintan, tetapi para perokok masih merokok sembarangan tempat. foto:fatih/batampos
Perda kawasan tanpa asap rokok sudah disahkan sejak awal tahun di Bintan, tetapi para perokok masih merokok sembarangan tempat. foto:fatih/batampos

batampos.co.id – Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa asap rokok sudah disahkan sejak awal tahun. Namun, hingga bulan ketiga belum terasa ada efek penerapannya. Ketua Panitia Khusus Perda ini, Fiven Sumanti mengaku merasakan hal itu. Baginya, nyaris tidak ada perbedaan antara ada atau tidaknya Perda yang sudah dibahas berbulan-bulan itu. “Ini yang bikin saya heran, apa kabar Perda itu,” ungkap Fiven, Rabu (16/3).

Ketika Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) itu disahkan, sambung Fiven, sudah semestinya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bintan satu suara guna mendukung pelaksanaannya. Lagi pula, tambahnya, tahapan sosialisasi juga sudah dilakukan di banyak tempat.

“Tapi masih saja ada yang selama ini merokok di tempat-tempat yang sudah ditetapkan sebagai KTR,” ujar politisi perempuan asal Fraksi Golkar ini.

Tak dipungkiri Fiven, dari beberapa pemantauannya, Fiven juga belum melihat proaktif SKPD dalam menjalankan Perda KTR ini. Hal itu, kata dia, bisa ditilik dari belum terpasangnya pamflet maupun rambu-rambu dilarang merokok di lingkup KTR. Hal ini tentu berkebalikan dengan semangat mengesahkan peraturan daerah ini di awal tahun lalu.

“Kalau bicara anggaran, saya rasa tidak. Karena untuk sosialisasi ini saja ada dana sekitar Rp 300 juta,” sebutnya. Keheranan Fiven makin menjadi bilamana alasan tidak terpasangnya pamflet-pamflet pemberitahuan itu lantaran ketiadaan anggaran. “Di salah satu SD, bahkan ada yang bikin spanduk tentang Perda KTR dengan biayanya sendiri,” ucapnya.

Dalam Perda tersebut, diatur bahwasanya KTR meliputi tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, taman terbuka, hingga dalam angkutan umum. Buru-buru Fiven mengetengahkan bahwasanya Perda ini bukan berarti melarang masyarakat Bintan merokok. Karena di masing-masing perkantoran tetap dibenarkan menyediakan kawasan khusus bagi para perokok. “Tapi tetap ada aturannya. Misalnya tidak di bagian depan perkantoran,” terangnya.

Ada sanksi bagi para perokok yang membandel di sembarang tempat. Bisa diterapkan perorangan maupun lembaganya. Sanksinya juga variatif. Mulai dari sanksi administrasi yang akan diberikan kepada lembaga serta sanksi denda berupa uang yang akan diberikan kepada perorangan maupun kepada lembaga pengawasan.

“Mulai dari Rp 150-250 ribu untuk perorangan. Untuk lembaga itu paling sedikit Rp 1 juta serta akan kena segel lembaganya,” beber perempuan yang juga anggota Komisi III DPRD Bintan ini. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar