Penerapan Denda Penggembokkan Diterapkan Menyeluruh di Tanjungpinang

578
Pesona Indonesia
Denda penggembokan kendaraan yang melanggar parkir diterapkan menyeluruh di Tanjungpinang. foto:yusnadi/batampos
Denda penggembokan kendaraan yang melanggar parkir diterapkan menyeluruh di Tanjungpinang. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah meluncurkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang perparkiran. Acara peluncuran dilaksanakan di Sub Terminal Jalan Merdeka Tanjungpinang, Rabu (16/3).

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang, Wan Samsi mengatakan, setelah peluncuran, maka Perda tersebut secara otomatis akan diberlakukan menyeluruh se-Kota Tanjungpinang. Perda tersebut mencakup penerapan karcis parkir dan juga pemberian denda bagi kendaraan yang melanggar rambu dan marka parkir.

“Hati-hati jangan melanggar. Bagi yang melanggar kendaraan akan digembok dan ada dendanya,” ujar Wan Samsi di Sub Terminal Jalan Merdeka Tanjungpinang, Rabu (16/3).

Adapun denda yang diberikan tergantung jenis kendaraan. Kendaraan roda empat yang melanggar akan dikenai denda Rp500 ribu, kendaraan roda dua Rp200 ribu dan kendaraan lain seperti becak akan dikenai denda Rp50 ribu. “Becak yang melawan arus juga akan dikenai denda,” ujarnya.

Ia menegaskan, denda tersebut akan disetorkan langsung ke kas daerah.”Bukan ke kocek petugas masing-masing,” ujarnya.

Meski begitu, kata Wan Samsi, penerapan denda ataupun sanksi bukan yang utama. “Yang paling penting adalah kesadaran bersama menjaga ketertiban,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Perda itu, parkir dengan karcis juga diberlakukan. Sebanyak 120 juru parkir yang ada di 45 kantong parkir di ruang milik jalan telah dilengkapi dengan lembaran karcis. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang juga telah melengkapi setiap juru parkir dengan rompi dan kartu nama. “Jadi mulai hari ini, parkir menggunakan karcis ya,” tuturnya. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa meminta karcis kepada juru parkir saat memarkirkan kendaraannya.

Penerapan karcis ini, dikatakan Wan Samsi adalah upaya untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perparkiran. Pihaknya optimis, tidak akan terjadi kebocoran pendapatan di kemudian hari.

Sementara Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan, penerapan ini akan menimbulkan pro dan kontra. “Itu pasti ada. Tapi kami akan terus melakukan evaluasi, supaya aturan ini mendekati sempurna,” ujarnya.

Peraturan ini, kata Lis, diterapkan semata demi tertibnya Kota Tanjungpinang. Menurutnya, jika tidak sejak dini dilakukan ketegasan, maka ke depan akan semakin sulit dilakukan. Mengingat jumlah kendaraan yang semakin meningkat, sementara kondisi jalan stagnan. “Pertumbuhan roda empat saja mencapai 15.997 dan roda dua 56.047. Sedangkan kondisi jalan tidak bertambah. Jika tidak diterapkan, maka kemacetan parah tidak bisa dihindarkan,”ujarnya.

Karena itu, Lis mengharapkan kerja sama dari semua lapisan masyarakat, supaya tujuan Pemko Tanjungpinang untuk menjadikan Tanjungpinang tertib dapat tercapai. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar