Soerya: Kalau Ditugaskan (di BP Batam), Ya Terima, Itu Pengabdian

2921
Pesona Indonesia
Soerya Respationo. Foto: Socrates/posmetro batam/jpgrup
Soerya Respationo. Foto: Socrates/posmetro batam/jpgrup

batampos.co.id – Pilkada Provinsi Kepri sudah usai dan Sani-Nurdin keluar sebagai pemenang. Soerya Respationo yang menjadi lawan politik Sani pun legowo menerima kekalahan.

Lalu apa kabar Soerya sekarang? Apa aktivitas dan rencananya ke depan? Benarkah akan bergabung di unsur pimpinan Badan Pengelola (BP) Batam sebagaimana ramai diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir? Berikut wawancara General Manager (GM) Posmetro Batam Socrates dengan Soerya Respationo beberapa hari lalu:

Apa kegiatan Anda sekarang?

Saat ini saya fokus mengembangkan kembali kantor pengacara saya dalam bentuk firma hukum (law firm) yang beranggotakan 12 orang pengacara. Ada 23 orang yang ingin bergabung.

Kenapa mau jadi pengacara lagi?

Saya cukup lama cuti jadi pengacara. Menurut aturan undang-undang, seseorang yang menjabat sebagai eksekutif atau legislatif harus cuti. Nah, saya cuti sudah 16 tahun, sejak jadi wakil ketua DPRD Kota Batam tahun 2000. Izin pengacara saya tetap saya up date terus.

Ada alasan lain jadi pengacara lagi?

Sebenarnya, habitat awal saya kan pengacara. Saya juga sejak dulu mengajar di Universitas Batam, program Pasca Sarjana Magister Hukum.

Kegiatan lain mengisi waktu luang?

Saya berkebun di Nongsa. Ada mangga, sawo, petai, jengkol, dan kolam ikan. Saya juga fokus di partai, persiapan pemilihan pemilu legislatif, pilpres, dan agenda Pilwako Tanjungpinang tahun 2018.

Menurut Anda, apa masalah hukum yang krusial di Batam?

Kita ingin mengadvokasi kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi. Masyarakat beranggapan, terjadi tumpang tindih kewenangan dan masalah hukum investasi. Kebetulan disertasi S3 saya tentang masalah hubungan  antara Pemko Batam dan BP Kawasan.

Apa kesimpulan disertasi Anda?

Tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Sebenarnya,  tidak ada overlapping antara Pemko Batam dan BP Batam. Yang tumpang tindih itu oknum-oknumnya, baik di Pemko maupun di BP. Kalau aturannya tidak overlapping. Aturannya jelas.

Tapi PP yang mengatur hubungan antara Pemko dan BP Batam tidak ada?

Dalam pasal 21 UU Nomor  53 tahun 1999, ada perintah dalam salah satu ayatnya mengatakan, untuk mengatur hubungan Pemko dan Otorita Batam waktu itu, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah, dan harus terbit paling lama 12 bulan. UU itu keluar Oktober 1999. Artinya, Oktober 2000 harusnya kan sudah ada. Tapi, fakta di lapangan mengatakan lain.

Saat saya ketua DPRD Batam tahun 2004, karena belum ada aturan hukum yang mengatur hubungan kedua lembaga ini, maka terjadi overlapping. Saya berinisiatif  mengadakan rapat koordinasi sekali tiga bulan dan rapat kerja setahun sekali. Saat itu saya mengundang Pj wali kota dan ketua BP Batam untuk selalu mengadakan raker dan rakor dan saya sebagai Ketua DPRD bertindak sebagai polisi lalu lintas. Kalau  ada yang melanggar, saya yang menyemprit dan kita bikin Mou.

Tetapi, kenapa sampai saat ini tumpang tindih itu masih terjadi?

Iya. Tapi dari tahun 2004 sampai 2009 Alhamdulillah kan rukun terus. Setelah saya jadi wakil ketua DPRD Kepri, masalahnya muncul lagi sampai sekarang. Meskipun sudah ada UU no 44 tahun 2007 tentang FTZ dan PP nomor 46, 47, dan 48.

Anda bilang yang tumpang tindih itu oknumnya. Tapi, kalau terlalu banyak oknum kan jadi institusi?

Nah, karena oknum-oknum ini mengajak pasukannya masing-masing, kesannya jadi institusi.

Saat Anda jadi Ketua DPRD Batam, Anda berhasil menjembatani dan memediasi kedua institusi ini. Kok bisa?

Saya tidak mau memihak ke kiri atau ke kanan, ke Pemko maupun ke BP Batam. Saya memihak kepada yang seharusnya. Sebenarnya, peran DPRD juga diperlukan, meski diluar tugas pokok dan fungsinya. Tapi, saat itu PP-nya saja belum ada bagaimana mau membuat Perda-nya. Saya berinisiatif membuat MoU dan kemudian di update dalam rapat kerja dan koordinasi. Setiap tiga bulan kita ketemu membahas masalah yang ada dan mencari solusinya.

Selain itu, menurut Anda apa masalah hukum yang krusial di Batam?

Selain ego sektoral, terutama masalah perizinan investasi yang seharusnya dengan FTZ birokrasi jadi pendek, di lapangan jadi panjang.

Ada istilah di kalangan birokrat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Menurut Anda?

Itu salah kaprah yang membudaya. Dengan adanya kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, ini harus direformasi. Tapi fakta di lapangan dipelihara. Kalau pejabat terima tamu, kalau diterima saja, paling 10 menit. Tapi, pejabat kita, kalau belum disuruh nunggu kayaknya belum puas dan belum merasa jadi pejabat Makin lama menunggu, dia merasa makin hebat. Ha..ha..ha. Reformasi birokari ini sejak Jokowi jadi presiden ditambah lagi dengan reformasi mental.

BP Batam kadang menjengkelkan di mata Pemko Batam, terutama saat Pemko butuh lahan untuk sekolah dan fasilitas umum. Menurut Anda?

Menurut saya, keduanya sama-sama menjengkelkan. Karena sama-sama beranggapan saling menghambat satu sama lain. Itu cengeng.

Mestinya harus bagaimana?

Mestinya harus tegas-tegas saja. Kan sudah ada aturan main dan dasar hukumnya. Yang belum diatur undang-undang, kan jadi wilayah abu-abu. Ini yang harus duduk bersama untuk melepaskan kepentingan sektoralnya. Kepentingan kita adalah kepentingan seluruh masyarakat Batam dan Kepri.

Kayaknya Anda cocok jadi Ketua BP Batam

Ha..ha..ha..

Kalau dipercaya pemerintah, Anda mau?

Biarkan mengalir saja. Kalau boleh memilih, saya ingin kembali ke habitat saya.Disiplin ilmu saya ilmu hukum. S1 saya hukum pidana, S2 saya hukum bisnis, dan S3 saya hukum pemerintahan. Saya memang hobi di bidang hukum, politik, dan pemerintahan.

Tapi, Anda kan juga berpengalaman di dunia bisnis, menjadi direktur berbagai perusahaan?

Dulu saya juga bisnis kecil-kecilan. Biarkan mengalir saja. Kalau itu penugasan, kita terima. Saya sama sekali tidak mengharapkan jadi Ketua BP Batam. Kalau penugasan itu berarti pengabdian. Kalau ditanya, saya mau mengembangkan firma hukum dan jadi dosen.

Masa depan Batam makin suram. Pengusaha hengkang, lapangan kerja makin sulit. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan?

Tantangan utama di Batam, para stakeholder baik di pemerintahan maupun dunia usaha, kurang kompak. Kalau kita kompak, pasti bisa. Kita harus mewaspadai tangan yang tidak kelihatan (invisible hand) yang membuat kita tidak kompak. Kalau kita kompak, Batam akan bisa menyaingi kawasan industri lain. Kita tidak menyadari kita terkotak-kotak, baik di partai politik,  pemerintahan,  LSM dan OKP, pengusaha dan masyarakatnya.

Darimana tangan tak kelihatan itu asalnya?

Kalau dari dalam negeri namanya pengkhianat bangsa. Kalau dari luar negeri mereka punya kepentingan bisnis, supaya Batam tidak menarik lagi untuk investasi dan pindah ke tempat mereka. Harusnya kita duduk bersama dan kompak. Jangan kedepankan ego sektoral dan mau menang sendiri.

Ada perbedaan persepsi di masayarakat soal FTZ dan KEK. Menurut Anda?

Sebenarnya,  FTZ atau KEK filosofinya kan  untuk memakmurkan ekonomi masyarakat kita.

Catatan: Sebagian informasi disampaikan secara off the record. Ia juga menunjukkan percakapannya dengan sejumlah orang penting di Jakarta. Saat wawancara berlangsung, Soerya juga menerima telepon dari Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjungpinang.

Menurut Anda, bagaimana mengatasi masalah pertikaian lahan antara masyarakat dan pengusaha  yang berpotensi menjadi konflik horizontal?

Itu masalah penegakan hukum. Masayarakat itu tidak susah-susah amat, mereka hanya ingin diperhatikan. Perlu pendekatan dan sosialisasi. Kalau itu tidak bisa, baru penegakan hukum sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam mengatasi suatu kasus. Sebaiknya, untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, perlu pendekatan dan sosialisasi.

Kalangan pengusaha mengeluh soal aksi demo buruh. Dimana akar masalahnya?

Ini kasus nasional dan mestinya ada sarasehan nasional mengatasi masalah ini. Pengusaha tidak boleh ngotot harus seperti ini, buruh juga tidak boleh ngotot harus seperti itu. Cari dulu bagaimana aturannya. Dekatkan semuanya pada aturan. Kalau saling ngotot, ya nggak bakalan ketemu. Kalau landasan kita Pancasila, kedepankan musyawarah dan mufakat.

Kan sudah ada tripartit dan bipartit?

Makanya dalam setiap rapat pembahasan upah, jangan hanya formalitas, tapi bahas subtansinya untuk mencari titik temu, bukan saling ngotot. Untuk mencari titik temu kita perlu payung hukumnya sebagai ultimum remedium. Harusnya, ada musyawarah pengusaha dan buruh.

Kalau tidak bisa, pemerintah yang mengeluarkan aturan. Nah, perlu figur yang berani dan tegas. Apapun juga, pemerintah dalam posisi kejepit. Membela buruh, tidak disenangi pengusaha, Membela pengusaha tidak disenangi buruh. Tapi, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Tinggal bilang, saya sebagai abdi negara, aturannya seperti ini. Konsekuensi logisnya, bisa tidak disenangi buruh, bisa tidak disenangi pengusaha dan bisa tidak disenangi keduanya.

Masalahnya, mencari pemimpin yang tegas itu yang sulit. Pendapat Anda?

Sebenarnya banyak. Tapi yang terjadi sekarang adalah pemimpin yang cari aman. Kalau tidak tegas dan berani, jangan jadi pemimpin.

Warga Batam kini mulai kehilangan harapan karena ekonomi makin sulit. Menurut Anda?

Harapan tidak boleh hilang. Dalam Al-quran, Allah mengatakan tidak akan memberi cobaan pada manusia melebihi kemampuannya. Cobaan pasti ada. Kita tidak boleh kehilangan asa. Memimpin itu mudah kalau kita jujur dan amanah.

Kalau firma hukum itu sudah diresmikan, fokusnya kemana?

Saya tidak munafik. Selain membantu pelaksanaan penegakan dan sosialisasi hukum, juga mendatangkan uang. Tidak mungkin meminta bantuan pemerintah. Firma hukum itu harus mandiri dan member bantuan hukum kepada masyarakat yang butuh bantuan. Masyarakat kecil tidak akan saya tarik bayaran. Selain itu, mengkaji dan menganalisa dan member opini hukum terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di Kepri khususnya dan Indonesia umumnya. Kalau orang hukum tahu ada yang tidak benar secara hukum, jangan pakai gelar sarjana hukum.

Angka kriminalitas (crime rate) di Kepri makin tinggi. Bagaimana meningkatkan rasa aman  di tengah masyarakat?

Bagi masyarakat kecil kampung tengah harus berisi. Orang harus makan. Kalau keluarga tidak makan karena mereka tidak bekerja, gaji kecil, pertumbuhan ekonomi lambat sehingga ambil jalan pintas. Yang harus dilakukan bukan hanya menambah lapangan pekerjaan, tapi semua elemen masyarakat harus kompak. Kelemahan kita, kalau ada yang menyerang kita baru kita kompak. Keamanan tidak hanya tanggung jawab polisi, tapi tanggungjawab kita semua. Itu sebabnya dibentuk Polmas, keamanan di tingkat RT dan RW. (posmetrobatam)

Baca Juga:
> Siap-Siap Pindah ke Zona KEK, 5 Tahun Lagi FTZ Batam Dihapus
> 1.084 Perusahaan di Batam Berada di Area Pemukiman
> Ini Gambaran Properti di Zona KEK Batam
> Batam Jadi KEK, WNA Boleh Milik Properti
> Salah Satu Calon Pimpinan BP Batam Berpangkat Jenderal
> FTZ Beralih ke KEK, Kapolri: Jangan Sebar Isu yang Membuat Investor Takut
> Ini Model Kawasan Ekonomi Khusus Batam
> UWTO Bakal Dihapus, Menteri ATR/BPN: Tak Boleh Ada Dua Pungutan
> HPL Diambil Alih DK Batam, Lahan Mangkrak Disita
> Badan Pengusahaan Batam Berubah Jadi Badan Pengelola Batam
> Ini Kriteria Pimpinan BP Batam yang Diminta Jokowi
> Personel BP Batam Bakal Tak Ada dari Kepri
> Negara Lain Belajar dari Batam, Sukses, Eh, Batam Malah Tertinggal
> Audit BP Batam Harus Menyeluruh, Jika Tidak KPK Masuk
> Ketua DK Pastikan Pimpinan BP Batam Orang-Orang Profesional
> Ketahuilah, Indonesia Tertinggal dari Vietnam
> Mendagri Janjikan Perubahan ke KEK untuk Kesejahteraan Masyarakat Batam

Respon Anda?

komentar