Wako Baru dan Kriteria Kepala BP Baru dari Presiden

870
Pesona Indonesia

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pasangan kepala daerah Kota Batam, Rudy-Amsakar, akhirnya dilantik. Mari kita sambut pemimpin baru kota ini dengan penuh suka cita, seraya berdoa agar mereka senantiasa amanah menjalankan fungsinya sebagai walikota dan wakil walikota pilihan rakyat. Tentu sejumlah “pekerjaan rumah” telah menanti di depan. Dengan segala dinamika dan kelebihannya, kota metropolitan seperti Batam akan selalu menghadirkan problematika perkotaan yang tidak biasa. Butuh kecakapan dan kepiawaian khusus, memang.

Kualitas kepemimpinan saat menangani Batam tak lagi ditentukan oleh atribut-atribut zahir, seperti gelar kesarjanaan, posisi pucuk di partai, atau yang semisalnya. Melainkan, kehendak yang kuat untuk menghayati setiap persoalan, sehingga solusi yang ditempuh benar-benar solusi yang fleksibel namun diterima oleh semua pihak sebagai suatu policy bersama.

Salah satu yang sedang menjadi isu sentral pembangunan di Batam akhir-akhir ini adalah ”suhu panas” yang menggelinding terkait agenda perubahan strukturisasi di lembaga Badan Pengusahaan (BP) Batam yang rencananya akan bertranformasi menjadi Badan Pengelolaan (BP) Batam. Menarik sekali menanggapi kriteria Presiden Jokowi untuk calon bos BP Batam ke depan, yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam acara Sosialisasi Transformasi Perubahan Kebijakan Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, di Batam, beberapa hari lalu.

Presiden, demikian Menteri Darmin menyebutkan, meminta anggota BP Batam yang akan dibentuk seluruhnya diisi oleh profesional berpengalaman. “Kalau bukan dari kalangan profesional, tidak akan jalan ini,” kata Menko Darmin Nasution, yang juga telah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kawasan.
Saat gonjang-ganjing “BP 1” semakin nyaring menghiasi dialektika publika akhir-akhir ini, kriteria Presiden yang diutarakan Menteri Darmin Nasution, menjadi sebuah oase yang dampaknya bisa meredakan tensi perdebatan sesaat.

Ya. Sebagai lembaga negara yang sejak kelahirannya memiliki orientasi pemberdayaan ekonomi, BP Batam memang sudah dijalankan dengan tradisi memilih pemimpin dari kalangan profesional. Boleh jadi, Presiden melihat adanya bola liar yang berputar ke sana-kemari, dan kian memperkeruh situasi jelang suksesi orang nomor satu di BP Batam, ia lalu mengeluarkan “statemen” bijak agar polemik memilih calon ketua dari kalangan non-profesional sebaiknya dihentikan.

Tak lama setelah penyampaian kriteria tersebut, sejumlah pengusaha kepada penulis mengaku sedikit lebih tenang. Hati dan pikiran mereka menjadi agak ringan dan plong, karena kalangan profesional yang selama ini selalu dipercaya sebagai “komandan” BP Batam, dianggap lebih menguasai problematika kota industri laiknya Batam dan pengusaha yang ingin berinvestasi terbantu karenanya.

Habibie, Ismeth Abdullah, hingga Mustafa Widjaya, adalah orang-orang dari kalangan profesional yang dipercaya memimpin BP Batam. Sudah pasti ada plus-minusnya. Mempertahankan posisi Kepala BP untuk orang-orang yang memiliki latar belakang sesuai dengan tradisi dan kriteria yang diucapkan Presiden, secara implisit menekankan dua opini.

Pertama, mempertahankan nilai-nilai profesional yang selama ini menjadi ruh BP Batam. Kedua, memberi nilai-nilai baru yang lebih terbuka dan reformis demi menyempurnakan nilai-nilai yang sudah ada. Boleh jadi kelak struktur BP Batam akan dihuni oleh orang-orang baru, meskipun kriteria Presiden tersebut di atas membersitkan akan adanya kombinasi: incumbent kalangan profesional di BP Batam yang dikomandoi Mustafa Widjaya, plus kalangan profesional dari wajah-wajah baru.

Apapun itu, rakyat menyerahkan sepenuhnya penunjukan tersebut kepada demokrasi para pengambil kebijakan yang memahami apa sesugguhnya yang dibutuhkan Batam saat ini. Siapapun ketuanya, tentu saja akan menjadi amunisi baru bersanding-saing dengan Wali Kota Batam yang juga baru. Keduanya, tak pelak lagi, harus duduk bersama menjaga harmonisasi negeri. Hilangkan semua perbedaan yang selama ini menjadi biang penyebab lunturnya pesona investasi di Kota Batam.

Wali Kota dan Ketua BP Batam yang baru tak boleh lagi tunduk pada kepentingan-kepentingan segelintir orang. Apalagi kepentingan “premanisme” dengan jubah dan topeng organisasi massa. Sistem yang tunduk terhadap kepentingan-kepentingan sesaat seperti itu, adalah sistem yang lemah. Sistem yang tidak percaya terhadap sistem itu sendiri. Serahkan urusan keamanan dan ketertiban kepada TNI-Polri. Libatkan lagi secara intensif peran kedua lembaga ini dalam setiap pengambilan rumusan kebijakan BP Batam yang menyangkut hajat hidup rakyat yang lebih luas. Jangan serahkan urusan lahan kepada “preman”.

Ketua BP Batam terpilih harus berani lantang dan terbuka meyakinkan masyarakat bahwa tak ada persoalan lagi dengan “dualisme, tigalisme, empatisme”, dan seterusnya dan sebagainya. Rakyat dan investor menginginkan jaminan kepastian dan kenyamanan berusaha. Tidak adanya garansi dari sistem yang padu dan kuat, itulah penyebab maraknya rumah liar yang berkonsekuensi pada lemahnya daya investasi. Bahkan, bila perlu, pengumuman kebersamaan dan kekompakan itu dibalut dalam sebuah formalitas acara, bisa dalam suasana tepuk tepung tawar adat-istiadat Melayu, boleh juga dalam suasana eksebisi formal lainnya. Yang penting, masyarakat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Wali Kota, Kepala BP Batam, pengusaha, stakeholders, TNI, Polri, Ketua Lembaga Adat, saling berangkulan dengan senyum yang benar-benar tulus. Senyum yang membangkitkan semangat membangun dalam diri setiap warga Batam. Senyum warga kota yang berujar, “aduhai, para pemimpin kami telah bersatu kembali, saatnya kini kami bekerja, bekerja, dan bekerja”.

Seperti wali kota, siapapun yang terpilih kelak sebagai Kepala BP Batam, tugas-tugas berat juga telah terhampar di depan mata. Masyarakat Kepri khususnya Batam menginginkan siapapun yang duduk sebagai Kepala BP Batam dan Deputinya, bisa lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang sarat politis. Harapannya dengan begitu BP Batam nantinya bisa benar-benar bekerja dan memenuhi ekspetasi dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan di daerah ini serta berdampak pada perekonomian Indonesia secara umum.

Nah untuk menuju ke sana, Kepala BP Batam dan jajaran deputinya memiliki sejumlah tugas yang harus segera diselesaikan segera mungkin setelah nantinya terpilih. Sebagai daerah industri dan tujuan investasi lahan adalah salah faktor yang sangat penting. Seperti kita ketahui, saat ini banyak sekali persoalan terkait pengelolaan lahan di Batam. Kalangan pengusaha dan calon investor seringkali mengeluhkan sulitnya mendapatkan lahan untuk usaha. Ini membuat harga lahan melambung tinggi dari harga normal dan sangat memberatkan investor. Belum lagi jika kita melihat sejumlah lahan tidur dan terlantar di lokasi-lokasi strategis yang tak jelas status kepemilikannya. Semua ini jelas karena tidak transparannya pengelolaan lahan. Nah, Kepala BP Batam yang baru harus bisa menata ulang dan menertibkan pengelolaan lahan di Batam.

Selain itu, masih terkait lahan yaitu bagaimana menindak praktik jual beli lahan kaveling yang melibatkan oknum-oknum tertentu. Yang menarik ditunggu, adalah bagaimana solusi Kepala BP Batam yang terkait maraknya bangunan liar seperti rumah liar (ruli) dan kios liar (kili) yang dituding menghambat investasi. Apalagi permasalahan bangunan liar ini begitu rumit dan kompleks yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian.

Siapun Kepala BP Batam yang nanti ditunjuk harus bisa bekerjasama dan bahu membahu dengan Wali Kota Batam yang baru dilantik untuk membawa Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Semoga! ***

Yudi-Saputra

Respon Anda?

komentar