20 ASN Disetujui Pindah Oleh Penjabat Bupati Lama, Gema Lingga Demo Pemkab Lingga

1086
Pesona Indonesia
Demo Gema Lingga terkait disetujuinya kepindahan 20 ASN Lingga oleh Pj Bupati Lingga di halaman kantor DPRD Lingga, Kamis. foto:hasbi/batampos
Demo Gema Lingga terkait disetujuinya kepindahan 20 ASN Lingga oleh Pj Bupati Lingga di halaman kantor Pemkab Lingga, Kamis. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Ormas Gerakan Masyarakat (Gema) Lingga geram dengan keputusan Pj Bupati Lingga Edi Irawan yang dinilai lancang menandatangai surat pindah 20 aparatus sipil negara (ASN) di jajaran Pemkab Lingga. Meski hanya 5 bulan menjabat di Lingga, Edi dinilai sewenang-wenang dalam membuat kebijakan, sebab sejak 12 tahun terbentuk Lingga masih kekurangan 700 orang ASN.

Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas Gema mendatangi kantor bupati. Dipimpin korlap, Zuhardi, mereka meminta pimpinan tertinggi Lingga Awe-Nizar menyelesaikan persoalan ini. Menurut Zuhardi, pemindahan tersebut tidak menjadi domain Penjabat, apatah lagi kesempatan 5 bulan menjabat di Lingga tersebut dimanfaatkannya memporak-porandakan Kabupaten Lingga yang berusaha bangkit lagi dari keterpurukan. Selain itu, kata Zuhardi, persoalan paling mendasar kekurangan ASN di Lingga adalah hal utama.

“Kita tidak mau Lingga hanya dijadikan batu loncatan orang-orang ini. Kita sayangkan kenapa Penjabat (Bupati Edi Irawan) begitu berani mengambil kebijakan, padahal tahu daerah kita masih kekurangan ASN,” kata Zuhardi yang lebih akrab disapa Juai ini, Kamis (17/3).

Selama ini kata Juai, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk menjadi ASN di Lingga. Siapa saja boleh datang untuk mengabdi. Namun tak jarang, hal ini disalahgunakan dan hanya dijadikan batu loncatan. Setelah lulus, berbondong-bondong pula mengajukan pindah, bukan ikut bersama-sama membangun Kabupaten Lingga.

“Kalau seperti ini, bagusnya diatur saja anak-anak daerah yang jadi ASN di Lingga. Banyak kok kita sarjana,” kesal Juai.

Sementara itu, massa yang ditemui langsung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Syamsudi, didampingi Wabup Lingga M Nizar, didepan kantor Bupati mengapresiasi kritikan Gema Lingga. Syamsudi juga memaparkan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai bawahan yang memproses administrasi dikatakan Syamsudi rekomendasi pindah dari instansi dibenarkannya saat Pj Bupati Lingga, Edi Irawan, sebanyak 20 ASN telah mengurus pindah. Rata-rata pegawai dari luar daerah yang baru 5 tahun mengabdi dan lulus tes ASN di Lingga.

“Benar ada 20 ASN yang pindah. Rekomendasinya dari kepala dinas terkait di masa Pj Bupati. Kami (BKD) hanya proses administasi dan telah memberikan pertimbangan. Tidak ada satupun yang mencukupi syarat untuk pindah. Tapi kewenangan, tetap pimpinan,” paparnya.

BKD sendiri, terang Syamsudi, bukan tinggal diam. Secara langsung pertimbangan sudah disampaikan maupun telaah. Namun, karena Pj bersikeras pemindahan pegawai, pihaknya hanya mengikuti arahan pimpinan.

“Di Lingga, kita masih kekurangan 700 ASN lagi. Kami hanya ikut perintah pimpinan,” tuturnya.

Sementara itu, M Nizar menanggapi persoalan ini mengatakan, dimasa pemerintahannya akan mengevaluasi kembali persoalan yang terjadi. Saat ini, bukan waktu yang tepat mencari siapa yang salah maupun yang benar.

“Bukan waktunya mencari siapa yang salah dan benar. BKD sendiri telah melakukan telaah staf. Kita akan melakukan evaluasi kembali persoalan ini,” katanya.

Ia juga mengkritisi terkait loyalitas seorang bawahan terhadap atasan. Ada aturan. Jika memang tidak benar, kata Nizar, tidak perlu diikuti.

“Loyal boleh kepada pimpinan, tapi jangan membabibuta. Sesuai dengan aturan. Rekomendasi dari pimpinan dan SKPD mengkukur kemampuan itu. Kita tengok 100 hari kerja kedepan,” timpal Nizar.

Sementara itu, masa Gema Lingga setelah berorasi didepan kantor Bupati Lingga melanjutkkan ke gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Disana massa disambut Khairil Anwar, Ketua Pansus Tambang. Massa juga menilai, lemahnya pengawasan DPRD dalam mengawasi isu-isu yang terjadi di daerah. Selain soal 20 ASN yang pindah, Gema Lingga juga meminta DPRD Lingga dan pansus Tambang mengusut tuntas persoalan penerbitan 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Lingga Edi Irawan. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar